(Toraja, 28/12/2012) Kesepakatan Bersama (MoU) penyelenggaraan perkeretaapian di Sulawesi telah dilakukan. Kementerian Perhubungan bersama dengan seluruh Pemerintah Provinsi di Sulawesi sepakat untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Langkah selanjutnya  yang penting dilakukan untuk mewujudkannya adalah segera menyiapkan grand design masterplan untuk membangun sarana dan prasarana perkeretaapian di Sulawesi.

"Yang paling penting sekarang adalah kita punya grand design masterplannya. Karena dari situ kita bisa tahu trasenya lewat mana sehingga akhirnya juga bisa diketahui unit cost-nya," jelas Wamenhub, Bambang Susantono usai penandatanganan MoU perkeretaapian di Sulawesi.

Diperkirakan, biaya yang diperlukan untuk membangun jalur kereta di Sulawesi sepanjang kurang lebih 2000 km, menurut Bambang akan menelan biaya sekitar 50 triliun.

"Perhitungan saya secara kasarnya, dengan panjang trans Sulawesi sekitar 2000 km, kira-kira kalau kita buat jalur (kereta api) flat itu dibutuhkan biaya sekitar 20 milyar per kilometernya, tetapi kalau jalurnya ada terowongan dan berbukit-bukit biayanya bisa dua kali lipat," ujarnya.

Dirinya membandingkan dengan pembangunan Trans Sumatra Railways yang memiliki panjang  sekitar 2100 km yang menelan biaya sekitar 65 T.

Ketika ditanya, daerah-daerah mana saja di Sulawesi yang akan lebih dulu dibangun jalur kereta api, Bambang mengungkapkan hal tersebut tergantung dari daerah mana yang paling cepat perkembangan ekonominya.

"Misalnya akan dibangun dari Makassar ke Pare-Pare. Mengapa daerah itu? Karena daerah itu yang paling cepat perkembangannya. Lalu nanti ada Gorontalo atau Manado tergantung mana yang berkembang lebih dulu," ungkapnya.

Pada awalnya, ujar Bambang, pembangunan akan dilakukan secara parsial, baru pada akhirnya akan bergabung menyatu dan terintegrasi.

"Seperti teori ink spot (titik tinta), jadi ketika beberapa titik tinta dijatuhkan ke air. Lalu dia akan menyebar dan kemudian akan menyatu dengan sendirinya," tuturnya menganalogikan pembangunan perkeretaapian di Sulawesi.

Mengenai skema pembiayaannya, Bambang mengungkapkan bahwa akan dilakukan skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS/PPP).

"Saat ini sudah ada yang berminat sebagai investor luar seperti China dan Rusia, namun kita belum tahu mana yang benar-benar serius," tandasnya. (RDH)