Dasar Hukum :

1)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

2)Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Pasal 100);

3)Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. (Pasal 23).

Persyaratan :

1)Memiliki sistem dan prosedur pelayanan;

2)Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai;

3)Kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal generasi pertama;

4)Tersedianya peralatan penanganan bongkar muat petikemas yang terpasang dan yang bergerak (container crane);

5)Lapangan penumpukan (container yard) dan gudang container freight station sesuai kebutuhan;

6)Keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik internal maupun eksternal;

7)Volume cargo yang memadai.

Jangka Waktu :

30 (tiga puluh) hari kerja.