(Jakarta, 3/5/2012) Dalam upaya meminimalisir kekurangan jumlah pelaut lulusan dalam negeri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat untuk pembangunan Sekolah Pelaut atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) di dua kota tersebut.
Kepala BPSDM, Bobby R Mamahit mengemukakan, saat ini Indonesia memiliki 340.000 orang yang terdiri dari 78.000 bekerja di pelayaran di luar negeri dengan sertifikat Perwira sebanyak 16.000 orang dan bersertifikat rating 62.000 orang. Selebihnya sebanyak 262.000 di dalam negeri, dengan bekerja di berbagai jenis dan tipe kapal yang ada.
Dari jumlah yang ada tersebut, menurut Bobby, Indonesia kekurangan Pelaut tingkat Perwira sebanyak 18.000 orang dan Rating sebanyak 25.000 orang. "Itu hanya di dalam negeri saja, namun secara internasional, kebutuhan Pelaut dunia saat ini lebih kurang 89.600 orang," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/5).
Kendati kekurangan jumlah pelaut masih tinggi, namun diakui Bobby pihaknya tidak ingin gegabah dan hanya mengutamakan kuantitas saja namun mengabaikan kualitas. BPSDM berupaya untuk pencapaian lulusan Pelaut berstandar mutu sesuai dengan mutu kompetensi kelautan yang telah ditetapkan pada Amandemen Manila 2010.
Bupati Padang Pariaman, Ali Mughni mengemukakan, pihaknya sudah menyiapkan lahan 35 hektar untuk mendukung pembangunan BP2IP. Pihaknya sangat bangga dengan rencana pembangunan tersebut dan akan segera didukung juga dengan rencana pembangunan Pelabuhan di lahan tak jauh dari BP2IP seluas 15 hektar.
Sedangkan di Minahasa Selatan, menurut Bupati Christiani Euginia Taruntu mengatakan seluas 20 hektar disiapkan untuk pembangunan BP2IP tersebut. "Ini merupakan mega proyek yang sangat luar biasa dan kami bangga bisa menyediakan lahan untuk pendidikan Pelaut," katanya.
Bobby mengemukakan, dengan usainya penandatanganan kerja sama tersebut maka pihaknya akan berpacu dan segera mewujudkan sarana dan prasarana BP2IP dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Diharapkan paling lambat pada 2015 mendatang sudah bisa menerima taruna yang akan dibina dan dibentuk menjadi SDM Kelautan tingkat empat (ahli nautika).
"Kami juga berharap kedua Kabupaten bisa segera membuat legalitas tanah secepatnya agar pembangunannya bisa segera juga dilaksanakan," tegas Bobby. (CHAN)
