KARAWANG - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan ada suatu peningkatan standar kualitas pelayanan yang diterapkan pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau yang biasa disebut Jembatan Timbang, yang saat ini telah dikelola oleh Kementerian Perhubungan.
"Kita sudah tetapkan di 25 titik untuk pengoperasian Jembatan Timbang. Saya tidak ingin titik itu cuma melihat kuantitasnya, tapi kita ingin ada suatu standar kualitas yang kita tetapkan. Satu contoh adalah di sini (jembatan timbang Balonggandu). Ini sangat strategis," jelas Menhub Budi saat meninjau Jembatan Timbang Balonggandu di Karawang, Jawa Barat, Kamis (27/4).
Turut hadir dalam tinjauan tersebut, Dirjen Bina Marga KemenPUPR Arie S. Moerwanto, Direktur Prasarana Ditjen Perhubungan Darat Jujun Wahyuningsih, Direktur Pembinaan Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat Eddi, dan Kadishub Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik.
Menhub Budi menjelaskan, keberadaan Jembatan Timbang Balonggandu yang terletak sekitar 100 km dari Jakarta ini menjadi strategis, karena dilewati banyak sekali truk-truk dari arah timur Jawa yang akan menuju ke arah barat yaitu ke Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatera. Oleh karena itu perlu penambahan fasilitas untuk meningkatkan kualitas pelayanannya misalnya : pelebaran jalan, penambahan fasilitas tempat parkir, penyimpanan logistik (gudang), dan lain-lain.
"Kenapa saya katakan strategis, mungkin 60 persen lebih truk barang lewat jalan ini. Ini bisa menyelamatkan 100 km jalan yang menuju arah Jakarta. Oleh karena itu Jembatan Timbang (Balonggandu) yang tadinya tidak kita fungsikan, sekarang kita fungsikan. Kalau jalan kurang lebar kita buat. Tidak ada tempat parkir kita buat. Tidak ada tempat penyimpanan logistik kita buat. Agar ini lengkap," ungkapnya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas Jembatan Timbang, Menhub mengungkapkan, telah berbicara dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk membantu Kemenhub, yaitu untuk melakukan pelebaran jalan.
Menhub menjelaskan, tahun depan akan membangun Jembatan Timbang lagi yang lokasinya tidak jauh dari Jakarta. Pembangunan tersebut bekerjasama dengan Kementerian PUPR.
"Ke depan kita akan bangun jembatan timbang lagi tapi untuk yang ke arah luar Jakarta dengan APBNP. Kalau Balonggandu kan di arah yang menuju Jakarta. Truk dari Jakarta ke arah timur juga perlu diawasi," jelasnya.
Menhub juga mengungkapkan, Kementerian PUPR akan membangun alat penimbang kendaraan yang akan dipasang di jalan-jalan tol.
Terkait penegakan aturan jika ditemukan truk yang melebihi muatan, Menhub mengatakan tidak akan lagi mengenakan sistem denda. Ia mengatakan pihaknya tengah mencari suatu formulasi yang lebih efektif daripada mengenakan denda.
Sementara, Dirjen Bina Marga KemenPUPR Arie S. Moerwanto mengatakan, sistem denda tidak akan cukup untuk menutupi biaya perawatan jalan yang selama ini dikeluarkan KemenPUPR. Ia mengatakan, pertahunnya, biaya perawatan jalan, jembatan dan lain-lain mencapai 20 Triliun per tahunnya.
"Dengan denda tidak akan cukup untuk menutupi biaya perawatan jalan. Jadi kalau ada kelebihan muatan ya harus diturunkan barangnya. Jadi harus ada storage (gudang penyimpanan barang) di Jembatan Timbang," ucapnya.
Angkutan Roro Jadi Alternatif
Menhub Budi mengajak para pemilik barang dan para pengemudi truk barang untuk memanfaatkan angkutan kapal Ro-ro sebagai alternatif untuk mengalihkan beban jalan.
"Kita akan mendidik mereka bahwa jalan bukan satu-satunya. Di jalan banyak kecelakaan, banyak jalan rusak. Kita sediakan Roro Jakarta-Surabaya, Jakarta-Semarang sebagai alternatif," ujarnya.
Lebih dari itu, jika pemanfaatan Roro dapat dioptimalkan, akan mendorong konsolidasi barang di Priok dalam mewujudkan upaya Pemerintah untuk menurunkan biaya logistik.
"Jadi bukannya kita hanya memikirkan jembatan timbangnya saja, tetapi juga bagaimana secara umum biaya logistik kita turun. Kalau biaya logsitik kita turun kan banyak yang datang ke sini (Indonesia). Invest ke sini. Sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara lain," tuturnya.(RDL/TH/BS/JAB)