Berita Umum

Menhub : Belum Ada Pelarangan Sepeda Motor Untuk Mudik Lebaran

Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Rabu, 26 Juli 2017
Jumlah Dilihat: 816 kali

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan belum akan melarang penggunaan sepeda motor dalam waktu dekat ini. Hal ini diungkapkan Menhub untuk menjawab pertanyaan anggota komisi V DPR RI yang meminta pemerintah untuk melarang sepeda motor digunakan sebagai angkutan mudik lebaran. Demikian disampaikan Menhub dalam acara Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (26/7).

Tingginya angka kecelakaan yang disumbangkan sepeda motor menjadi pemicu agar sepeda motor dilarang penggunaannya untuk mudik lebaran. Namun Menhub mengatakan tidak serta merta dapat melarang sepeda motor karena pengembangan angkutan massal harus diselesaikan terlebih dahulu.

“Kita akan melakukan secara simultan, meningkatkan angkutan massal di Jabodetabek dan daerah. Untuk di Jabodetabek akan kita maksimalkan MRT, BRT dan LRT. Sedangkan untuk di daerah akan kita maksimalkan bus dan kapal. Sehingga pengguna sepeda motor akan berkurang banyak. Nanti waktunya bisa kita larang apabila kita telah menyelesaikan itu, tidak sekarang,” tegas Menhub Budi.

Menhub mengatakan hal ini akan didiskusi lebih detail dan dibuat kertas kerjanya dulu. Karena jika langsung diterapkan akan menimbulkan friksi di masyarakat, disebabkan saat ini sepeda motor adalah alat transportasi masyarakat yang murah dan efisien.

Pada kesempatan yang sama, Menhub mengungkapkan demi meningkatkan pelayanan pada tahun 2018, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan kebijakan rencana operasi angkutan lebaran diantaranya H1 dan H2 Idul Fitri yang jatuh pada hari Jum’at dan Sabtu tanggal 15 dan 16 Juni 2018, sehingga monitoring direncanakan mulai hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 (H-8) sampai dengan Senin 24 Juni 2018 (H+8).

Untuk cuti bersama diusulkan pada arus mudik hari Rabu 13 Juni 2018 (H-2) dan hari Kamis 14 Juni 2018 (H-1). Cuti bersama juga diusulkan pada arus balik hari Senin 18 Juni 2018 (H+2) dan hari Selasa 19 Juni 2018 (H+3).

Menhub juga mengatakan perlu diusulkan agar libur anak sekolah disesuaikan dengan cuti bersama lebaran.

“Libur sekolah agar diatur dalam masa libur lebaran sehingga ada masa kebersamaan libur antara anak-anak dan orang tua,” terang Menhub.

Lebih lanjut Menhub menyampaikan perlu juga diusulkan pengaturan penggunaan rest area serta perluasan rest area di jalan tol Cikampek dan bila ketersediaan lahan tidak memungkinkan diusulkan dibangun elevated park.

"Kementerian Perhubungan juga mendorong daerah mengembangkan/membangun simpul simpul niaga tradisional untuk menampung pedagang kaki lima (pasar tumpah), perpanjangan waktu pengaturan pembatasan operasional angkutan barang, menata mudik gratis tahun 2018 dengan lebih baik lagi dengan satu konsep kebersamaan dengan para stakeholder, serta mendorong pertumbuhan jumlah kapal Ro-Ro lintas Jakarta Semarang dan Jakarta Surabaya," tambah Menhub.

Selain itu, akan dilakukan upaya apabila operasional jalan tol sampai dengan Semarang, yakni pengaturan aspek kelancaran lalu lintas yang meliputi pengaturan transaksi non tunai di pintu keluar tol untuk mencegah antrian panjang, membuat U-Turn di ruas mendekati ujung Tol Semarang, penerapan Contra Flow dan buka-tutup sistem satu arah.

Untuk pengaturan pada aspek keselamatan meliputi pengendalian dan pengawasan kecepatan kendaraan, penegakan hukum pelanggaran batas kecepatan dan tersedianya perlengkapan jalan.

“Sedangkan sebagai solusi permanen untuk mengatasi kemacetan di Nagrek adalah dengan pembangunan jalan Tol Bandung-Tasikmalaya,” tutup Menhub.

Rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI kali ini membahas tema Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi dalam Rangka Penanganan Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran Tahun 2017. Selain Menteri Perhubungan turut hadir Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi, Kepala Korlantas Polri Royke L, Kepala BMKG Andi Eka Sakya, Sestama BNPP Dadang A, Wakil Ketua KNKT Haryo Satmiko.

Dari jajaran Kementerian Perhubungan ikut hadir Sekretaris Jenderal Sugihardjo, Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto, Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono, Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso, Kepala Badan Litbang Umiyatun Hayati dan Kepala BPTJ Bambang Prihartono.

Hadir pula perwakilan dari Perusahaan BUMN serta Perusahaan Swasta yang terkait dengan sektor transportasi.(HH/TH/BS/JAB)