Surabaya - Local wisdom atau kearifan lokal harus menjadi salah satu hal utama yang harus dipertimbangkan oleh masing - masing pemerintah daerah dalam sistem perencanaan transportasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pembukaan Focus Group Discussion Pengembangan Perkeretaapian di Jawa Timur untuk Mendukung Aglomerasi Surabaya dan Sekitarnya di Surabaya, Rabu (21/2).
"Kearifan lokal dalam mobilitas masyarakat seperti andong, angkot, bajaj dengan angkutan perkotaan harus menjadi satu kesatuan dalam proses pengembangan transportasi di suatu wilayah Aglomerasi seperti di Jawa Timur,'" kata Menhub.
Lebih lanjut , Menhub Budi mengatakan Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia yang berkembang pesat juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan kegiatan perekonomian serta kegiatan sosial dan budaya. Perkembangan kota-kota tersebut pada umumnya diikuti dengan perkembangan kota-kota suburban di sekitarnya sebagai penyangga kebutuhan warga perkotaan terutama untuk daerah perumahan atau untuk menjadi daerah industri-industri yang tidak memungkinkan di daerah perkotaan. "
Untuk itu dalam pengembangan angkutan massal di Provinsi Jawa Timur, yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) agar pembangunan infrastruktur di daerah tidak terlalu lama.'" jelas Menhub Budi.
Menhub Budi mengakui permasalahan kerap dihadapi dalam penyediaan transportasi massal di Indonesia khususnya pada wilayah aglomerasi seperti halnya Regional Surabaya.
"Permasalahan tersebut diataranya kebijakan antara daerah-daerah yang tidak sinkron satu sama lain sehingga rencana pengembangan transportasi sering terkendala perizinan yang sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing daerah seperti kebijakan tata ruang dan tatanan transportasi, keterbatasan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi massal yanh umumnya membutuhkan biaya sangat besar, keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai trase jalur kereta api atau jalur transportasi massal karena pada umumnya lahan-lahan sudah dikuasai secara perorangan maupun korporasi, dan tidak terintegrasinya antara satu moda dengan moda lainnya sehingga fasilitas transportasi menjadi tidak efisien dan mengurangi minat pengguna transportasi umum," ujar Menhub.
Oleh karena itu, Menhub mendorong perlu langkah-langkah strategis dalam pengembangan transportasi massal di wilayah regional seperti pembentukan sebuah lembaga atau organisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengintegrasikan seluruh rencana pengembangan transportasi tiap-tiap daerah sebagaimana yang akan dibentuk di Jabodetabek. Nantinya, lembaga tersebut akan mengkoordinasikan mulai dari perencanaan, pendanaan, pembangunan, pengoperasian, pengawasan, pengaturan tarif serta pemberian subsidi.
Menhub Budi juga menekankan terkait masalah pendanaan, Pemerintah Pusat (Bappenas dan Kementerian Perhubungan) sedang menyusun sebuah regulasi yang yang akan menjadi dasar hukum bagi dari segi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur transportasi massal perkotaan. "Pemerintah Daerah juga perlu didorong untuk mengembangkan sumber-sumber pendanaan lainnya yang memungkinkan seperti KPBU dan PINA. Kementerian Keuangan dalam hal ini PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) akan membantu dalam tahap penyiapan proyek infrastruktur," kata Menhub.
Pada akhir arahan, Menhub Budi berharap para stakeholder peserta diskusi tersebut dapat menaruh perhatian dan dapat menjadi pilihan dalam perencanaan transportasi Provinsi. Jawa Timur. "Silahkan teman di Jawa Timur berdiskusi untuk memberi pilihan dan masukan agar perencanaan transportasi bisa matang dan berhasil baik. " tutup Menhub.
Senada dengan Menhub, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan beberapa upaya keterpaduan perencanaan perkeretaapian Jawa Timur telah dilakukan yaitu Gubernur telah mengirimkan kesepakatan kepala daerah tingkat II se Gerbang Kertosusila Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) pada September 2017, pendekatan transportasi secara intermoda, penyusunan kajian RTRW Provinsi 5 tahun ke depan yang yengah dilakukan, dan integrasi RPjMN 2019-2024. Selain itu tantangan integrasi Gerbang Kertosusila penyelarasan perencanaan.
"Terdapat beberapa tantangan pada perencanaan Gerbang yaitu intraurban (urbanrailway) dan interregional (double track), intermoda dengan pengembangan tol, keselarasan dengan rencana dan pengembangan kawasan industri dan koridor tol Surabaya - Mojokerto serta transportasi laut, dan keselarasan dengan pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Tol Suramadu, "jelas Emil.
Emil mengungkapkan Kementerian Perhubungan telah berperan banyak melakukan hal konkret untuk meningkatkan transportasi massal, seperti kereta api. " Contohnya pembangunan rel ganda dari Madiun menuju Jombang yang sudah dilakukan, dan sudah disiapkan lahan untuk peningkatan relokasi kereta api yang menuju ke Porong," katanya.
Emil menambahkan Provinsi Jawa Timur tentu akan menyelaraskan program tranportasi agar sejalan dengan kepentingan nasional untuk mewujudkan tujuan pembanguan nasional. (AH/RDL/CA/HA)