MTB - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat (MTB), Propinsi Maluku, akan berkembang pesat dalam dua hingga tahun ke depan. Apalagi daerah tersebut memiliki potensi yang bisa digali dan hasilnya bisa didistribusikan ke daerah lain bahkan keluar negeri.
"Disini banyak produk-produk ikan khususnya yang merupakan komoditi terpilih, nilai jualnya tinggi. Kalau itu bisa dikirim ke Darwin, berarti ada nilai tambah yang diperoleh masyarakat," terangnya di Saumlaki, MTB, Maluku, Rabu (9/2).
Menhub sengaja melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Laut Saumlaki disela-sela peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon. Dalam kunjungannya, Menhub didampingi Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Bitsael S Temmar.
"Saya ditugaskan Pak Presiden (Joko Widodo) untuk meninjau titik-titik yang disinggahi oleh tol laut. Kita mau lihat sejauhmana tol laut ini produktif," katanya.
Disampaikan, program tol laut diakui atau tidak secara perlahan membawa manfaat bagi masyarakat. Daerah yang selama ini belum terjangkau transportasinya secara baik, secara bertahap akan mendapatkan barang yang harganya lebih murah sebagaimana daerah lain di Jawa.
Tol laut juga menggairahkan kehidupan ekonomi warga. Sebab selain harga berbagai komoditas semakin terjangkau, warga juga mendapatkan kemudahan menjual hasil produksinya.
Untuk mewujudkan itu semua, daerah harus terus mendorong produktifitas warga melalui Badan Usaha Milik Daerah dan pihak lainnya. Penting pula agar daerah terus berkoordinasi atau bersinergi dengan pemerintah pusat.
"Pusat memberikan fasilitas, daerah itu (harus) aktif. Ini suatu sinergi yang bagus. Saya (juga) sampaikan tadi ke Presiden, saya mau melihat kemungkinan dilakukan penerbangan ataupun kapal langsung ke Darwin," kata Menhub.
"Pak Bupati nanti tolong dilaporkan kepada kami. Kalau memang sudah ada tim tertentu yang mengkolaborasikan, mengumpulkan, produk-produk lokal yang bisa dibawa ke Surabaya (Jawa) atau ke Darwin (Australia)," tuturnya kepada Bupati MTB Bitsael S Temmar.
Ditekankan pula bahwa program prioritas tol laut tidak selamanya pemerintah pusat memberikan subsidi ke pemerintah daerah. Pihaknya tetap akan melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja daerah dibidang tol laut. Jika daerah nilai keekonomiannya sudah tercapai diharapkan bisa berjalan sendiri.
"Tol laut masalahnya adalah kesini banyak. Tapi kesananya kurang. Kalau kesini banyak, kesana banyak itu baru produktif. Kalau tol laut sudah produktif berarti tidak perlu lagi disubsidi pemerintah lagi," imbuhnya.
"Saya yakin Saumlaki akan jadi pusat kegiatan di Selatan Timur Indonesia. Apalagi pemandangan (juga) indah, obyek wisatanya. Pak Bupati bisa mengambil contoh di Wakatobi, Raja Ampat, Banyuwangi, yang tadinya enggak potensial menjadi potensial," jelasnya lagi.
Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Bitsael S Temmar mengatakan program tol laut sangat membantu daerahnya. Harga satu sak semen misalnya yang tadinya berkisar Rp 200 ribu, dengan adanya tol laut kini harga ditekan dan relatif sama dengan harga di Pulau Jawa.
"Kalau laut menghubungkan kita dengan Australia, misalnya barang-barang kita bisa masuk ke Australia kenapa tidak. Tol laut ini sangat membantu di wilayah seperti ini. Tadinya harga barang bisa dibayangkan, semen bisa mencapai 200rb, sekarang dengan adanya tol laut ditekan sampai relatif sama dengan pulau jawa. Ini perkembangan positif," tuturnya.
Kepada Menhub, Bupati Bitsael menyatakan akan menggenjot produktifitas berbagai komoditas. Dengan begitu keberadaan tol laut tidak bertepuk sebelah tangan. Daerah lain mendatangkan berbagai komoditas dengan harga terjangkau ke Saumlaki, sementara daerahnya belum bisa berbuat banyak.
"Yang jelas goodwill pemerintah sudah ada, sekarang bagaimana mendorong kita di daerah memperbaiki kinerja ekonomi," demikian Bitsael.(MU/BKIP)