Badan Pengembangan SDM

Kementerian Perhubungan Akan Gelar Diklat Gratis Untuk 48.335 Orang

Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Sabtu, 28 Januari 2017
Jumlah Dilihat: 33211 kali

JAKARTA - Setelah sukses menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) pemberdayaan masyarakat gratis pada tahun lalu, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan memastikan akan kembali menggelar kegiatan yang sama tahun ini. Program akan diutamakan untuk daerah terpencil dan masyarakat kurang mampu.

Diklat gratis tersebut digelar dalam upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di bidang transportasi darat, laut dan udara. Diklat tersebut merupakan salah satu program unggulan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menjawab tingginya kebutuhan tenaga handal di sektor transportasi.

Kepala BPSDM Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo mengatakan, penyelenggaran diklat tersebut merupakan realisasi Peraturan Pemeirntah (PP) PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan PP Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi.

Tommy-sapaan akrab Wahju mengungkapkan, kuota peserta diklat yang diberikan pemerintah tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu.

“Kuota tahun ini diberikan sebanyak 48.335 peserta dengan anggaran sebesar Rp 220 miliar. Jauh lebih besar dari kuota tahun lalu yang hanya sebesar 4.801 peserta,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, kuota diklat Tahun lalu tidak banyak karena kegiatan baru dimulai pada Oktober sampai Desember 2016. Dari 4.801 kuota, terserap 4.361 peserta.

Sebagaimana diketahui bahwa Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menargetkan BPSDMP melaksanakan diklat untuk 1 juta orang pada periode 2017-2018, dimana 100.000 diantaranya adalah diklat gratis bagi masyarakat di daerah berkesenjangan.

Tommy menuturkan, diklat ini bersifat short course, paling lama digelar 2 minggu. Setelah mengikuti diklat, peserta akan mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk bekerja.

Untuk sistem perekrutan calon peserta diklat, lanjut Tommy, dilakukan pemerintah daerah secara selektif. Peserta yang lolos akan diseleksi tahap berikutnya oleh BPSDM Perhubungan.

Diklat ini disiapkan untuk para lulusan SMA/sederjat, yang belum mendapatkan pekerjaan. Bahkan, untuk mereka yang lulusan SMP/sederajat, akan ditawarkan profesi di sektor transportasi.

“Untuk tahun ini, diklat pemberdayaan masyarakat ini diutamakan akan diberikan kepada masyarakat golongan tidak mampu, daerah-daerah yang memiliki kesenjangan tinggi, dan pulau-pulau terpencil. Ini dilakukan sebagai bentuk kongkrit implementasi program nawacita pemerintah,” katanya.

Tommy mengungkapkan, diklat pemberdayaan masyarakat ini akan diselenggarakan di 24 sekolah transportasi di lingkungan BPSDM Perhubungan.

Dia menuturkan, porsi untuk peserta diklat untuk sektor pelayaran disiapkan paling banyak dibadingkan sektor udara dan darat. Dari kuota sebanyak 48.335 peserta, untuk laut 45.435 peserta, untuk darat sebanyak 1.485 peserta, dan penerbangan sebanyak 1.415 peserta.

“Kuota sektor pelayaran lebih besar karena kebutuhan SDM di sektor transportasi laut memang sangat besar. Itu untuk memenuhi kebutuhan pelabuhan, peti kemas, hingga pelayaran, apalagi pemerintah saat ini sedang membangun tol laut,” ungkapnya.

Tommy mengungkapkan, program diklat tahun ini sudah dimulai sejak awal bulan Januari 2017. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati, Aceh menjadi yang pertama mengadakan diklat pemberdayaan masyarakat. BP2IP Malahayati diberikan kuota 4.750 peserta diklat, disusul dengan BP2IP barombong yang sudah mulai melaksanakan pada 12 januari silam, “Rencananya bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) di Maluku bulan depan, Presiden akan melaunching diklat gratis secara resmi yang akan diberikan kepada 240 peserta diklat vokasi transportasi,” ujarnya.

Rincian kuota dan sekolah pelaksana diklat adalah Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang diberikan sebanyak kuota 6.150 peserta. PIP Makassar 6.000 peserta, BP2IP Barombong 4.175 peserta, Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar 150 peserta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura 540 peserta, BP2IP Sorong 2.150 peserta, BP2IP Minahasa Selatan 720 peserta. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali 600 peserta, ATKP Surabaya 150 peserta, Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya 6.000 peserta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi 40 peserta, Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun 185 peserta, Politeknik Keselamatan dan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal 340 peserta, BP2IP Tangerang 5.800 peserta, BP2IP Padang Pariaman 3.150 peserta, Balai Diklat Transportasi Laut (BP2TL) dengan 180 peserta, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi 180 peserta, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta 6.000 peserta, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug 150 peserta, BP3 Curug 120 peserta, BP2TD Palembang 180 peserta dan BP3 Palembang 145 peserta.

Tommy juga mengungkapkan pihaknya memberikan kesempatan kepada anak-anak dari prajurit TNI/Polri yang tertarik untuk bekerja di sektor transportasi untuk ikut program diklat gratis. Kesempatan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan TNI/Polri selama ini.

“TNI dan Polri selama ini mendukung dan membantu kegiatan pendidikan dan pelatihan di sekolah taruna. Oleh karena itu, kita beri kesempatan pada putra putri TNI/Polri yang berminat ikut diklat,” ujarnya.

Selain kerja sama dengan TNI/Polri, Tommy mengungkapkan, “Sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, kita akan memperluas kerja sama dengan pihak lain di dalam rangka menciptakan SDM transportasi yang berkualitas, antara lain bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia”, ungkapnya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menekankan pentingnya menciptakan SDM yang berkualitas dan meminta BPSDMP untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait, sebagaimana diungkapkannya pada peresmian gedung serba guna PIP semarang beberapa waktu lalu, “Tentu saya senang dan berharap para lulusan Program Pemberdayaan Masyarakat yang telah dididik oleh PIP yang bekerjasama dengan UGM dan Undip dapat bekerja dengan baik. Tentunya mereka juga perlu menerapkan prinsip-prinsip bekerja di kapal dengan baik pula,” ujarnya. (HUMASBPSDMP)