Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan untuk mengurai kemacetan Jabodetak maka ada dua hal yang perlu didorong dan menjadi keharusan yakni pengaturan waktu terkait kendaraan serta mempromosikan penggunaan kendaraan umum berskala besar. Hal ini disampaikan Menhub usai acara diskusi Mengurai Kemacetan di Jabodetabek yang diselenggarakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Harian Kompas, di Ruang Mataram, Kantor Pusat kementerian Perhubungan Jakarta, Kamis (24/8).

“Seperti yang disampaikan tadi, ada yang menjadi dorongan dan keharusan yaitu pengaturan waktu berkaitan dengan kendaraan dan kedua kita promosikan kendaraan umum berskala besar seperti bus, karena itu bisa mengangkut banyak,” ucap Menhub.

Lanjut Menhub mengatakan setelah diskusi yang diadakan hari ini, pihaknya akan memanggil Pemprov DKI guna membahas lebih detail terkait permasalahan kemacetan Jabodetabek. “Saya melihat diskusi saat ini masih umum sekali jika ingin menyimpulkan pada usulan tertentu. Nantinya akan ada diskusi lebih kecil dengan DKI untuk membahas detail yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan DKI. Saya akan memanggil DKI untuk menjelaskan, karena saya tidak tahu rencananya apa dan solusinya seperti apa. Juga nanti berkaitan dengan yang ke Bekasi, kita mau menerapkan genap ganjil itu seperti apa,” urai Menhub.

Terkait pelarangan kendaraan melintas di jalan tertentu, Menhub mengatakan hal itu dapat dilakukan apabila sistem transportasi umum massal sudah diperbaiki terlebih dahulu. “Apabila kita telah menyelesaikan transportasi massal seperti LRT, MRT dan BRT, tapi jika pada saat sekarang tiba-tiba melarang kendaraan tersebut dapat membuat suasananya menjadi tidak konsekuen. Jadi saya cenderung melakukan prosesnya secara bertahap,” jelas Menhub.

Mengenai kepemilikan kendaraan yang terlalu mudah di Indonesia, Menhub berujar hal ini termasuk yang akan didiskusikan dengan produsen mobil. “Kita harus ada diskusi khusus tentang bagaimana membatasi mobil-mobil yang murah itu. Makanya saya akan melakukan satu putaran diskusi lagi yang berkaitan dengan teknis dan operasional sehingga lebih konseptual,” ujar Menhub.

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono dalam presentasinya mengatakan investasi infrastruktur transportasi harus mulai dilakukan mulai sekarang. Menurutnya seiring pertumbuhan kota, transportasi publik seharusnya mengikuti pola investasi yang ideal. Tanpa investasi transportasi publik, penggunaan moda transportasi publik akan menurun dengan cepat. Ia mengakui investasi infrastruktur transportasi publik di masa lalu belum menjadi prioritas dan menghadapi banyak kendala. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan sepeda motor yang tinggi. “Pengguna sepeda motor meningkat tajam, indikatornya kurangnya investasi transportasi publik,” ujarnya.

Bambang menambahkan bahwa pada tahun 2015 total Trip Jabodetabek adalah 47,5 juta trip/hari dimana 50% nya merupakan through traffic (melalui lalu lintas) dari Bodetabek menuju Jakarta.

Kebijakan Pembangunan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) ditargetkan akan mampu mengangkut 6 juta penumpang/hari tahun 2019. Sedangkan penyediaan SAUM dan Pembatasan kendaraan pribadi akan meningkatkan modal share angkutan umum menjadi 32% pada tahun 2019.

“Target SAUM tahun 2019 yakni 6.055.000 penumpang per hari. Adapun rinciannya MRT 420 ribu, LRT 435 ribu, BRT 1 juta, KRL Jabodetabek 1,2 juta, dan lainnya 3 juta penumpang,” urai Bambang.

Diskusi dengan tema Mengurai Kemacetan di Jabodetabek diselenggarakan dengan tujuan menyamakan persepsi terkait upaya untuk mencari solusi mengurai kemacetan di Jabodetabek. Adapun yang menjadi narasumber dalam diskusi yakni Kepala BPTJ Bambang Prihartono, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol. Risyafudin Nursin, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol Kementerian PUPR Herry Trisputra Zuna, Direktur Operasional II PT. Jasa Marga Subakti Syukur, Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kallwono dan Ketua Bidang Keselamatan Masyarakat Transportasi Indonesia Milatia Kusma. (HH/TH/BS/HA)