Kemenhub Pastikan Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Pelayanan Berjalan Baik di 2021

JAKARTA - Di penghujung tahun 2020, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan jajaran Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan mengadakan jumpa pers akhir tahun melaporkan capaian kinerja tahun 2020 dan outlook tahun 2021yang terhubung melalui jaringan online pada Rabu (23/12) yang diikuti oleh sejumlah jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, dan online di Jakarta.

Mengenakan masker dan duduk berjajar berjarak dalam tiga baris dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M, Menhub Budi Karya Sumadi membacakan laporan pencapaian kinerja Kementerian Perhungan Tahun 2020.

Realisasi Serapan Anggaran

Menhub Budi Karya mengungkapkan, realisasi serapan anggaran pelaksanaan program-program kegiatan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 tercatat lebih dari 95%, meski dalam kondisi pandemi Covid-19. " Insya Allah peneyerapan anggaran di Kemenhub lebih dari 95% dari yang ditetapkan. Artinya di saat pandemi, kami berupaya sekuat tenaga untuk memastikan program pembangunan di Kemenhub bisa kita lakukan dengan baik," ujarnya.

Besarnya pagu anggaran Kemenhub tahun 2020, menurut Menhub Budi Karya, sebesar Rp35,38 triliun. Realisasi serapan dari anggaran Kemenhub hingga akhir tahun ini diperkirakan bisa lebih dari Rp33,6 triliun.

Kendati sejak Maret 2020, Covid-19 telah merebak di Indonesia dan kemudian dinyatakan sebagai pandemi, yang berakibat berubahnya kondisi perekonomian nasional, namun Menhub Budi Karya mengungkapkan, kementeriannya tetap melaksanakan kegiatan pembangunan di sektor perhubungan dan memastikan pelayanan masyarakat terhadap penggunaan segala moda transportasi berjalan dengan baik dengan mematuhi protokol kesehatan.

Berbagai proyek yang dilaksanakan, lanjut Menhub Budi Karya, antara lain Pelabuhan Patimban yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, pembangunan jalur ganda kereta api lintas selatan Jawa, runway ketiga Bandara Soekarno Hatta, dan east cross taxiway Bandara Soekarno Hatta, serta pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo – Yogyakarta.

Kemenhub, lanjut Budi, telah menyelesaikan proyek pembangunan kapal perintis lebih dari 100 kapal, serta membangun dermaga dan pelabuhan Gilimas (Lombok), hingga mereaktivasi angkutan kereta api menuju kota-kota kecil, seperti reaktivasi jalur KA Cianjur-Ciranjang-Cipatat, dan pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Cirebon – Mojokerto.

"Kita juga melakukan kegiatan subsidi trasnportasi laut, transportasi udara, dan kereta api. Secara khusus kita juga intensifkan buy the service untuk angkutan darat di sejumlah kota," tambahnya.

Outlook Tahun 2021

Menhub Budi Karya dalam kesempatan tersebut juga mengemukakan rencana – outlook Kementerian Perhubungan tahun 2021. Menurut Menhub, kementeriannya masih akan melanjutkan pembangunan berbagai proyek transportasi seperti meneruskan pembangunan LRT Jabodetabek, membangun berbagai bandara di daerah terluar, terpencil dan tertinggal (3T), pembangunan pelabuhan di lokasi pariwisata, pengembangan bandara, pembangunan terminal dan berbagai proyek lainnya. “Kami tetap mengalokasikan anggaran untuk subsidi baik untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api hingga transportasi udara,” jelasnya.

Kemenhub menambahkan, alokasi subsidi yang telah dan akan dilaksanakan, antara lain, biaya kalibrasi penerbangan, biaya subsidi PJP2U serta subsidi rute pelayanan angkutan umum untuk KSPN sebesar Rp443 miliar pada tahun 2020 dan Rp 1,48 triliun pada tahun 2021 mendatang.

Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, Kemenhub memberikan subsidi pengembangan kawasan pariwisata berupa dukungan anggaran untuk 5 daerah pariwisata super prioritas sebesar Rp 2,69 triliun pada tahun 2020, dan sebesar Rp1,31 triliun pada Tahun 2021, dan anggaran untuk 10 KSPN dengan total anggaran sebesar Rp2,99 triliun untuk tahun 2020, Rp 1,7 triliun untuk Tahun 2021 mendatang. "Kemenhub juga akan tetap memfasilitasi angkutan subsidi perintis di semua moda dan turut mendukung 10 kawasan destinasi pariwisata yang memiliki andil dalam Pemulihan Ekonomi Nasional," tutur Menhub Budi Karya.

Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2021

Di tahun anggaran 2021, menurut Menhub Budi Karya, Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp45,66 triliun, dimana sekitar 51% dianggarkan untuk modal infrastruktur. Arah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di tahun 2021, lanjut Budi, dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Adapun alokasi terbesar, jelasnya lagi, menurut jenis belanja adalah belanja modal infrastruktur yaitu sebesar Rp23,66 triliun (51,83%). Alokasi tersebut sumber pendanaannya berasal dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp 5,66 triliun; PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) sebesar Rp 801,11 miliar; dan KPBU-AP (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) tahun 2021 sebesar Rp246,74 miliar untuk pembangunan dan pengoperasian KA Makassar - Parepare.

Dalam jumpa pers daring tersebut, dalam masa pandemi Covid 19, Menhub Budi Karya juga mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan regulator bidang transportasi terus berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan transportasi dan memperhatikan aspek kesehatan bertransportasi bagi seluruh pengguna moda transportasi.

Kementerian Perhubungan juga berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional, dengan menerbitkan regulasi pengendalian transportasi, sehingga pelayanan transportasi dapat tetap berjalan walaupun di tengah pandemi. Dalam hal pencegahan penularan Covid-19, Kementerian Perhubungan telah melakukan realokasi anggaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat pencegah penularan Covid-19 pada tahun 2020 sebesar Rp218,25 miliar dan, dan pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 334,77 miliar.

Kemenhub juga aktif berkontribusi dalam penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemic Covid-19 terjadi, yaitu dengan membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, dengan menggelar program padat karya di seluruh Indonesia dan menyerap sebanyak lebih dari 23 ribu lebih tenaga kerja.

Apreasiasi Masyarakat

Selama tahun 2020, atas sejumlah program dan kegiatan di Kementrian Perhubungan, mendapatkan apresiasi dan penghargaan, antara lain penghargaan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2019; mempertahankan Predikat Badan Publik yang Informatif Tahun 2020 yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat (KIP); meraih penghargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk Kategori Kemitraan Utama; 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi; dan Menhub Budi Karya Sumadi meraih Penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kementerian Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. Selain mendapatkan kepercayaan dan penghargaan dari berbagai instansi, Kemenhub juga memberikan penghargaan kepada kru penerbangan Misi Kemanusiaan ke Wuhan.

“Berbagai penghargaan itu adalah buah kerja keras dari seluruh tim sumber daya manusia di Kementerian Perhubungan,” tuturnya.

Pada kegiatan jumpa pers akhir tahun tersebut, turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono; Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Gede Pasek Suardika; Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi; Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo; Dirjen Perkeretaapian Zulfikri; Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto; Kepala BPSDM Perhubungan Sugihardjo; Kepala Badan Litbang Perhubungan Umiyatun Hayati; dan Kepala BPTJ Polana B. Pramesti. (IS/AS/HG/HT/JD)