Bali - Kementerian Perhubungan dukung kehadiran motor dan mobil listrik di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi pada Rapat Pengarahan Program Pembersihan, Pengamanan dan Kesiapan Infrastruktur Destinasi Wisata dalam rangka Kesiapan IMF-WB Annual Meeting 2018 di Bali, Rabu (13/04).

Dalam rapat tersebut juga mengemuka wacana untuk membuat proyek percontohan daerah khusus sepeda motor listrik di Bali. Dalam hal ini Menhub mendukung proyek percontohan tersebut. Menhub juga mendukung hadirnya motor dan mobil listrik di Indonesia yang dapat menjadi alternatif kendaraan bermotor ramah lingkungan untuk masyarakat Indonesia. Sejalan dengan program Pemerintah untuk meningkatkan pariwisata, motor dan mobil listrik ini diharap dapat meningkatkan pariwisata yang ramah lingkungan.

"Hadirnya motor dan mobil listrik tersebut juga harus mampu mendukung eco green pariwisata di Indonesia," tegas Budi.

Selain itu, Menhub mengatakan untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur destinasi wisata diperlukan adanya peningkatan daya saing.

"Yang harus perlu diperhatikan untuk tingkatkan daya saing yaitu infrastruktur yang mudah, murah dan melayani," jelas Budi.

Seperti diketahui, Peraturan Presiden yang menjadi acuan pengembangan kendaraan hybrid dan listrik telah terbit, yaitu Peraturan Presiden Nomor 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2017. Selain itu pemerintah berupaya untuk menargetkan penurunan emisi BBM hingga 2020. Hal ini yang memacu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera menggodok regulasi yang tepat agar penggunaan motor listrik aman di jalan raya.

"Kita mendukung segala upaya agar peraturan menteri yang mendukung tentang hal tersebut dapat segera dikeluarkan" ujar Budi.

Rapat Pengarahan Program Pembersihan, Pengamanan dan Kesiapan Infrastruktur Destinasi Wisata dalam rangka kesiapan IMF-WB Annual Meeting 2018 tersebut dihadiri oleh Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. (YS/TH/BS/JAB)