Jakarta - Kementerian Perhubungan mendorong implementasi teknologi blockchain sebagai solusi permasalahan transportasi nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Peluang dan Risiko Pengelolaan Data Dengan Teknologi Blockchain Pada Bidang Transportasi” di Jakarta, Kamis (14/5).
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Baitul Ihwan menjelaskan bahwa penyelenggaraan FGD tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi dinamika sektor transportasi seiring dengan perkembangan teknologi digital dan inovasi.
“Saat ini Kementerian Perhubungan sedang mendorong implementasi teknologi blockchain sebagai solusi permasalahan transportasi nasional,hal tersebut dilakukan karena sektor transportasi sudah sangat dinamis sekali. Jika tidak dilakukan antisipasi, maka kita akan terus tertinggal. Ini tentunya tidak boleh terjadi. Terlebih lagi Kementerian Perhubungan merupakan regulator yang menyusun tata kelola. Jika tata kelola tidak siap, maka mustahil pelaksanaan di lapangan bisa lancar,” jelas Baitul Ihwan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan Hengki Angkasawan menjelaskan bahwa pembahasan mengenai teknologi blockchain dalam transportasi tersebut dipilih setelah mempertimbangkan tren teknologi serta terus meningkatkan kebutuhan instansi pemerintahan untuk melakukan pertukaran data elektronik secara aman.
“Terpisah dari popularitas bitcoin, kami melihat adanya peluang di mana teknologi blockchain ini bisa diterapkan di sektor transportasi. Sebagai contoh saat ini Pemerintah tengah mendorong integrasi layanan online di seluruh Kementerian dan Lembaga melalui Online Single Submission (OSS), blockchain tentunya bisa menjadi salah satu solusi untuk menjamin histori dan mengamankan pertukaran data,” ujar Hengki
Terkait dengan upaya Kementerian Perhubungan untuk merintis penggunaan teknologi blockchain tersebut, Hengki menilai bahwa Sektor Perhubungan Laut memiliki infrastruktur layanan yang paling potensial.
“Sektor Perhubungan Laut punya Aplikasi InaPortnet yang siap mengadopsi konsep blockchain dan sudah terhubung dengan banyak sistem milik operator untuk mengelola layanan pelabuhan,” kata Hengki
Lebih lanjut Hengki menyampaikan FGD tersebut juga diharapkan bisa membuka kesempatan Kementerian Perhubungan untuk menjadi bagian dari komunitas blockchain yang lebih luas.
“Kita menyadari bahwa dukungan komunitas penting untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Poin ini krusial bagi Kemenhub yang tengah dalam proses transformasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,” pungkas Hengki.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Litbang Sugihardjo, para pejabat dan petugas pelaksana yang merupakan stakeholder dalam pengelolaan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Lingkungan Kementerian Perhubungan. (MM/TH/RK/BI)