Berita Umum

Kemenhub Capai Target Pemanfaatan BMN

Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Kamis, 08 Desember 2016
Jumlah Dilihat: 922 kali

JAKARTA – Kementerian Perhubungan telah capai target pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Demikian disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Cris Kuntadi dalam pembukaan pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pola Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan BUMN, BUMD dan Swasta, Kamis (8/11).

Sampai awal Desember ini, target PNBP Kemenhub sebesar 9.5 Triliun telah mencapai 6.5 Triliun. Hal ini jauh lebih baik dari tahun 2015 yang hanya mencapai 4.2 Triliun dari target sebesar 3.2 Triliun. Sedangkan di tahun 2017 Kemenhub menargetkan pendapatan PNBP sebesar 10 Triliun dengan target pencapaian sebesar 7.6 Triliun.

“Ini merupakan upaya nyata Kemenhub dalam meningkatkan pemahaman yang sama dan terarah mengenai kerjasama pemanfaatan BMN di lingkungan Kemenhub dengan BUMN/BUMD dan Swasta guna meningkatkan transportasi nasional yang terintegrasi melalui skema kerjasama pemanfaatan BMN”, terang Irjen.

Poin penting yang menjadi perhatian Irjen adalah perlunya pemahaman dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kemenhub terhadap bagaimana pemanfaatan BMN, khususnya terkait dengan konsep kerjasama pemanfaatan BMN.

“Kegiatan FGD terkait kerjasama pemanfaatan BMN di lingkungan Kemenhub dengan orientasi pada peningkatan pemahaman yang sama dan terarah yang tujuannya mendapatkan pemahaman dan tata cara serta mekanisme pemanfaatan BMN, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN kita, meningkatkan penerimaan negara melalui pemanfaatan BMN yang idle dan penghematan biaya operasional dan pemeliharaan atas aset atau BMN tersebut”, jelas Irjen.

Sedangkan pada tahun 2016 ini Kemenkeu menargetkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap aset yang dimiliki Kemenhub sebanyak 13 Triliun. Namun pada saat ini, laporan yang masuk dari sektor kereta api saja sudah dapat memenuhi PSP sebesar 34 Triliun, belum ditambah dari sektor laut, darat dan udara.

“Kita perlu kerja keras untuk memakmurkan negeri, bisa menghubungkan antar pulau, dengan cara menjaga BMN yang kita miliki untuk bisa bermanfaat secara maksimal”, tegas Irjen.

FGD ini dihadiri oleh para pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama/setingkat, para pejabat administrator di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, BUMN, BUMD, serta Swasta.

Para peserta yang hadir diharapkan dapat memahami proses pemanfaatan BMN serta dapat mencari solusi penyelesaian masalah yang timbul dalam proses pemanfaatan BMN tersebut. (LFH/TH/BS/BSE)