(Jakarta, 19/03/2012) Kementerian Perhubungan merencanakan akan membangun kereta api super cepat rute Jakarta-Bandung. Sebelumnya Kementerian Perhubungan juga merencanakan pembangunan kereta api super cepat Jakarta-Surabaya.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan pada acara 'The Jakarta-Bandung Railway PPP' di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (19/3) menjelaskan, pembangunan kereta api super cepat Jakarta-Bandung sejauh 144 kilometer dengan investasi Rp 58,108 triliun akan dibangun dengan skema mekanisme pembiayaan public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta.

Namun, Tundjung belum mengetahui berapa besar porsi pemerintah dalam proyek kereta super cepat ini agar para investor tertarik untuk ikut serta dalam pembiayaan. "Supaya bisa valiable dan menarik investor, tentunya porsi pendanaan pemerintah harus lebih besar. Karena kaitannya dengan tarif yang akan ditetapkan untuk kereta api ini,’’ jelas Tundjung.

Untuk proyek ini, Kementerian Perhubungan dan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang (The Ministry of Land, Infrastructur, Transport and Tourism of Japan/MLIT) akan menerapkan skema pembiayaan melalui PPP.

Berdasarkan hasil studi kelayakan awal yang dilakukan (MILT) bersama Japan Railway Technical Service (JARTS) dan Yachiyo Engineering Co. Ltd, kecepatan kereta api ini adalah 210 kilometer/jam. Studi kelayakan awal meliputi berbagai aspek, seperti konstruksi, penyediaan tanah, perpajakan, aspek lingkungan, rute atau jalur KA, kondisi topografi, lalu lintas pengguna bus, kereta api, termasuk proyeksi harga tiket.

Berdasarkan kajian, perkiraan biaya investasi kereta cepat Jakarta-Bandung ini sekitar Rp 52 triliun atau lebih dari 90 persen akan digunakan untuk konstruksi, meliputi pekerjaan sipil dan pembangunan jalur (track), pembangunan stasiun, penyediaan armada, pengoperasian dan perawatan. Sementara, sekitar 10 persen atau Rp 6 triliun digunakan untuk biaya konsultasi, pajak, administrasi, dan pengalihan lahan.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut; untuk konstruksi pengerjaan sipil senilai Rp23,62 triliun, konstruksi pengerjaan jalur kereta: Rp3,11 triliun, konstruksi pengerjaan stasiun: Rp3,81 triliun, konstruksi lain-lain: Rp12,10 triliun, konstruksi rolling stock: Rp3,6 triliun, jasa konsultan: Rp2,31 triliun, pajak: Rp1,4 triliun, administrasi: Rp2,31 triliun, akuisisi lahan dan Kompensasi: Rp1,6 triliun serta kontinjensi: Rp2,13 triliun.

Jumlah penumpang yang akan menggunakan kereta api cepat juga sudah dihitung dengan perbandingan harga tiket. Bila harga tiket Rp50 ribu, jumlah penumpang diperkirakan mencapai 68.000, bila harga tiket Rp100 ribu, jumlah penumpang 48.000, harga tiket Rp150 ribu, jumlah penumpang 32.000, harga tiket Rp200 ribu, jumlah penumpang 20.000. Selanjutnya bila harga tiket Rp250 ribu, jumlah penumpang 12.000. Harga tiket Rp300 ribu, jumlah penumpangnya hanya 8.000 orang.

Dengan harga tiket yang dinilai cukup mahal, PT Kereta Api tidak berani menanggung sendiri investasi tersebut.  Dirut PT Kereta Api (Persero) Ignatius Jonan menyatakan selain tak sanggup karena dananya yang terlalu besar, bila KAI yang berinvestasi bisa berimbas pada harga tiket yang mencapai Rp500 ribu untuk sekali jalan. ‘’Penumpang kereta Jakarta-Bandung saat ini hanya sekitar 4.000 penumpang per hari. Artinya, bila harga tiket tak mencapai Rp500 ribu, investasi KAI tak akan untung. Padahal untuk tarif nanti akan diatur oleh pemerintah.

Hal ini akan berbeda jika proyek ini dikerjakan oleh swasta dan pemerintah secara bersama-sama. Sebab, nantinya pemerintah lah yang harus menentukan besaran tarif angkutan rakyat itu. "Karena itu porsi pemerintah harusnya jauh lebih besar dibandingkan swasta," katanya.

Menurut Jonan, pembangunan kereta api cepat ini belum jadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Indonesia, karena dilihat dari pendapatan per kapita masih kecil.  "Kereta ini akan jadi kebutuhan jika pendapatan per kapita masyarakat sudah di atas USD10 ribu," ujar Jonan.

Sementara itu Direktur Kerja Sama Pemerintah Swasta Bappenas, Bastari Pandji Indra ditempat yang sama mengatakan pemerintah akan memprioritaskan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dibandingkan rute Jakarta-Surabaya. Selain rutenya lebih pendek, biayanya juga lebih kecil dibanding pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah merencanakan pembangunan kereta api super cepat Jakarta-Surabaya yang diberinama Agro Cahaya sejauh 685 kilometer dengan investasi Rp 180 triliun. Proyek ini sudah masuk dalam Rencana Induk Perkeretapian Nasional (Ripnas). Pembangunan sarana dan prasarananya rencananya akan dimulai pada tahun 2020 dengan masa pengerjaan sekitar 7 tahun.

"Kita akan coba dengan yang pendek dulu, yaitu rute Jakarta-Bandung. Kalau yang pendek ini berhasil dengan PPP, nah baru kita bisa yang panjang Jakarta-Surabaya," katanya memberi alasan. (JO)