(Surabaya, 13/2/2012) Dengan diresmikannya Gedung baru Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, maka kampus baru BP2IP siap menjadi sekolah yang berstandar Internasional.

Dalam sambutanya saat meresmikan Kampus baru BP2IP, Senin (13/2) Menteri Perhubungan, EE Mangindaan mengatakan dengan diresmikannya gedung baru ini diharapkan menghasilkan lulusan-lulusan yang profesional dan berkompeten di bidangnya serta berstandar Internasional.

Menhub mengatakan bahwa kebutuhan tenaga pelaut di dalam negeri saja saat ini kebutuhan pelaut di Indonesia per tahun 7000 orang, sedangkan yang bisa disiapkan balai pendidikan per tahun, hanya 1.500 orang.

Meningkatnya kebutuhan tenaga pelaut dalam negeri, menurut Menhub dikarenakan meningkatnya industri pelayaran nasional pasca terbitnya Inpres no. 5 tahun 2005 tentang tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional atau yang kita kenal dengan istilah asas cabotage.

Menhub mengungkapkan, dari data yang didapat, hingga Oktober 2011, Pelayaran nasional kita memiliki armada kapal berbendera Indonesia sebanyak 10.784 unit dengan kapasitas muatan hingga 14,52 juta Gross Ton (GT). Padahal pada 2005, armada kapal nasional baru berjumlah 6.041 unit dengan kapasitas muatan hanya 5,67 Juta Gross Ton (GT).

“Ini bisa dikatakan keberhasilan karena peningkatan ini menandakan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia maju, dan sampai saat ini kebutuhan kapal masih cukup banyak," jelas Menhub.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, peluang untuk tenaga pelaut semakin bertambah, karena di negara barat, Kecenderungan minimnya minat generasi muda akan profesi pelaut, menyebabkan para perusahaan pelayaran di negara mereka memalingkan pandangannya ke negara-negara Asia guna mencari pasokan tenaga pelaut.

“Ini merupakan sebuah peluang besar bagi Indonesia, karena itu terus ciptakan lulusan terbaik. Semakin banyak lulusan kita yang diambil perusahaan asing maka kridibilitas pendidikan pelaut di Indonesia semakin diakui internasional,"

Untuk dapat diakui dunia Internasional, Menhub meminta agar pemenuhan standar mutu kelulusan disesuaikan dengan standar Internasional yang tertuang dalam Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Amandements Manila 2010.

“Pemenuhan standard ini dilakukan secara bertahap dan pada tahun 2017 semua kewajiban harus dapat dipenuhi. Jika tidak dapat dipenuhi pelaut kita terancam tidak akan diakui oleh dunia pelayaran internasional dan bisa di black list oleh IMO,” ujar Menhub.

Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan, Capt. Bobby R. Mamahit dalam laporannya mengatakan gedung baru ini memiliki fasilitas lengkap seperti diantaranya gedung kelas, mebel air, lapangan upacara, kolam latih, fire ground, boat house, ruang perpustakaan, asrama taruna, lapangan sepak bola, workshop, ruang genset, ruang makan taruna, kolam renang, selasar, jembatan, dan perumahan type 70.

Bobby mengatakan dengan kapasitas gedung yang lebih luas, besar dan memiliki fasilitas yang lebih memadai, diharapkan dapat memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berstandar Internasional.(RDH)