Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Jembatan Timbang Harus Online Dengan Pusat Data

Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Senin, 02 Mei 2016
Jumlah Dilihat: 2711 kali

GORONTALO - Kementerian Perhubungan akan memoderenisasi peralatan di jembatan timbang setelah dilakukan penyerahan aset dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pengambilalihan jembatan timbang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat adalah untuk mengontrol agar jalan nasional tetap terjaga kondisinya.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto pada saat melakukan kunjungan ke Jembatan Timbang Botutonuo di Provinsi Gorontalo, Sabtu (30/4) mengatakan, sebagian besar jembatan timbang di daerah tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai.
Seperti yang ada di Jembatan Timbang Botutonuo, peralatan yang ada di jembatan timbang hanya menunjukkan berat kendaraan beserta isinya. Setelahnya, pencatatan dilakukan di buku besar secara manual. Bila ada kelebihan muatan akan dibuat berita acara dengan membayar denda. Lagi-lagi tercatat secara manual.

Penanggung jawab Jembatan Timbang Botutonuo Cecep Nawai mengatakan, fasilitas yang ada sekarang adalah fasilitas paling maksimal yang dimilikinya. Kegiatan pencatatan belum dilakukan secara komputerisasi secara online. Meski dilakukan secara manual, pencatatan selalu dilaporkan ke Dishub Gorontalo lengkap dengan dendanya.

Soal alat timbangan, Pudji tampak puas. Ketika mobil Fortuner yang ada di atas jembatan timbang menunjukkan angka 1800 kg, Pudji memerintahkan beberapa stafnya untuk naik ke jembatan timbang untuk mengecek apakah alat timbangnya berfungi atau tidak. Ternyata angka pada alat timbangan bergerak.

Bahkan Pudji mencoba sendiri naik ke jembatan timbang. "Berat saya sekitar 90 kg. Kalau angkanya bertambah 90 kg berarti timbangannya benar-benar berfungsi," katanya. Dan benar. Ketika Pudji naik ke atas jembatan timbang, angka di papan penunjuk beban pun bergerak dari 1.800 kg menjadi 1.890 kg. "Itu karena peralatannya selalu dikalibrasi sesuai jadwalnya," jelas Cecep.

Pudji Hartanto mengatakan, ke depan tidak ada lagi jembatan timbang yang tidak terkoneksi dengan komputer dan online dengan pusat data. "Jika pencatatan di jembatan timbang dilakukan dengan manual, akan terjadi kerawanan permainan antara petugas dengan pengemudi. Hanya kejujuran petugas yang menjadi andalannya," kata Pudji yang didampingi Direktur Prasarana Ditjen Perhubungan Darat Wahyuningrum.

Dijelaskan oleh Wahyuningrum, saat ini ada 149 jembatan timbang di seluruh Indonesia yang saat ini dikelola oleh Dinas Propinsi. Sesuai dengan Peraturan Menteri No. 134 Tahun 2015 tentang Jembatan Timbang, nantinya akan diambil alih dan dikelola oleh pemerintah pusat.

Saat ini sedang dilakukan inventarisasi, mengenai status tanahnya apakah bersengketa atau tidak. Jika masih dalam sengketa bagaimana penyelesaiannya. Status personilnya bagaimana apakah masih honor atau status pegawai pemda. Apakah personil di jembatan timbang memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki keahlian yang dimiliki secara otodidak.

Karena ke depan, selain petugasnya memiliki sertifikat kompetensi, peralatan di jembatan timbang harus komputerisasi dan terhubung ke jaringan pusat data. Jika ada kendaraan yang membawa beban muatan dan harus membayar denda atas kelebihan muatannya itu maka harus dilaporkan. "Kalau sudah online, saya hanya memonitor dari kantor saja," kata Pudji. (JO)