(Jakarta, 22/1/2014) Pemerintah optimis penerapan Inaportnet dapat menurunkan biaya logistik hingga 10 persen. Pandangan tersebut disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono pada saat melakukan soft launching Inaportnet di Kantor Pusat PT Pelindo II, Rabu (22/1). “Harapan kita kalau ini diterapkan logistik cost kita akan turun paling tidak 10 persen,” ujarnya.
Menurut Bambang ada langkah-langkah yang jauh lebih besar, yang sedang dikaji dan sedang disempurnakan lebih lanjut untuk mengurangi biaya logistik. “Harapan kita dalam Renstra 2014-2019, itu akan lebih terlihat jelas, bagaimana cara kita untuk lebih sistematis, lebih fokus untuk menurunkan biaya logistik,” tambah Bambang.
Inaportnet adalah portal elektronis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral dan mudah. Inaportnet terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan, dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia. Pengguna Inaportnet adalah instansi pemerintah dan badan usaha pelabuhan serta pelaku industri logistik di Indonesia yang memanfaatkan jasa kepelabuhanan seperti shipping lines / agents, freight forwarder, CFS (Container Friegt Station), Custom brokerage/PPJK, importir dan exportir, depo container, warehouse dan inland transportation. “Inaportnet adalah salah satu flat program dari Ditjen Perhubungan Laut. Kita punya dua jangkar National Single Window (NSW) yaitu trade net dan port net. Dua-duanya harus berjalan dan kemaslahatannya dikembalikan kepada masyarakat,” terang Bambang.
Bambang mengatakan penerapan Inaportnet ini bukan hanya diperuntukkan bagi Ditjen Perhubungan Laut atau PT Pelindo, tapi ini dikembalikan kepada masyarakat. “Inti dasar dari Inaportnet sebenarnya adalah penyederhanaan fasilitasi arus barang yang lebih cepat dan efisien kita sudah tahu bahwa kita menuju era ke sana,” imbuhnya.
Pemerintah menargetkan 4 pelabuhan utama yakni Tj. Priok, Belawan, Makassar dan Tj. Perak pada semester awal 2014 sudah menerapkan Inaportnet. Pemerintah juga akan membentuk oversight committe (panitia pengawas) yang nantinya akan mengawal, memantau dan mengawasi dari pelaksanaan Inaportnet ini. “Nanti keanggotaannya juga tidak hanya dari pihak pemerintah, tapi juga dari pengusaha dan masyarakat,” tutur Bambang. (HH)
