(Jakarta, 24/2/10) Enam fasilitas baru penunjang pendidikan kepelautan di sekolah-sekolah kepelautan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perhubungan, Kementerian Perhubungan, diresmikan. Keenam fasilitas baru tersebut antara lain berada Jakarta, Semarang, Surabaya, serta Makassar.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono yang meresmikan pengoperasian fasilitas tersebut mengatakan, ini merupakan investasi yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas perwira-perwira pelaut Indonesia di masa mendatang. Fasilitas ini juga merupakan upaya peningkatan kemampuan pelatihan praktik yang sangat penting dalam pendidikan pelatihan pelaut. Targetnya adalah menyediakan pendidikan dan pelatihan pelaut yang sesuai dengan standar dan konvensi internasional yang diamanatkan dalam Standar of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) yang diamandemen tahun 1995.
”Pemerintah Indonesia secara berkesinambungan terus melakukan upaya meningkatkan kemampuan dengan melakukan investasi pada fasilitas pendidikan dan pelatihan pelaut yang menyebar di seluruh wilayah nusantara,” papar Wamenhub dalam acara yang digelar di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta, Rabu (24/2).
Keseriusan pemerintah Indonesia dalam membangun moda transportasi laut yang handal tidak sebatas pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, akan tetapi di semua lini dan aspek yang berhubungan dengan sistem pelayaran. Hal tersebut terwujud dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dengan menerapkan Azas Cabotage. Dengan adanya fasilitas tersebut, para siswa sekolah pelaut di setiap jenjang memiliki kesempatan mempraktikkan teori yang diperolehnya di workshop yang tersedia sebelum melakukan praktik berlayar (Shipboard Training).
Pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan kepelautan berteknologi modern ini, Wamenhub menambahkan, merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaut kita agar sesuai dengan kualifikasi internasional dan mampu bersaing dengan para pelaut dari negara lain.
”Indonesia adalah negara kepulauan dimana transportasi laut mempunyai peranan vital dalam pembangunan ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Sarana, prasarana dan SDM yang memadai mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan kelancaran arus barang dan penumpang melalui angkutan laut, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 261 tentang Pelayaran,” lanjutnya.
Kepala Badan Diklat Perhubungan Dedi Darmawan menambahkan, untuk membangun fasilitas yang berupa bangunan dan peralatan praktik tersebut, pemerintah mendapatkan bantuan pinjaman lunak dari pemerintah Jepang melalui lembaga kerjasama internasional negara Matahari Terbit itu, Japan International Cooperation Agency (JICA). ”Nilai kontrak pembangunan Maritime Education And Training Improvement (METI) Project ini, sebesar ¥ 4 miliar dan Rp90 miliar,” sebutnya.
Menurut Dedi, keenam fasilitas baru yang mengadopsi sejumlah peralatan moderen itu berada di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, BP3IP Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, PIP Semarang, Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, dan BP2IP Barombong Sulsel. ”Seluruh proyek telah selesai 100 persen. Kecuali di BP2IP Barombong, baru mencapai 40 persen di luar fasilitas tambahan,” jelasnya.
Dedi mengharapkan, keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut mendukung upaya Badan Diklat Perhubungan untuk merealisasikan program pencetakan perwira pelaut andal dan kompeten hingga 6.000 orang per tahun. ”Dunia sedang krisis SDM pelaut. Dalam 10 tahun ke depan, sedikitnya dibutuhkan 40 ribu perwira pelaut oleh pelayaran internasional. Kontribusi pelaut-pelaut kita di pelayaran internasional lumayan besar, jumlahnya mencapai 90an ribu orang,” pungkasnya. (DIP)
