(Jakarta, 4/3/2010) Indonesia perlu menyusun suatu standar yang baik dalam sistem transportasi laut, karena standarisasi tersebut merupakan penunjang penting untuk meningkatkan pelayananan, keselamatan, dan keamanan transportasi laut.  Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)  Kementerian Perhubungan, Denny Siahaan ketika membuka acara Round Table Discussion (RTD) Pemantapan Rancangan Standar di Bidang Transportasi Laut di Kantor Badan Litbang Perhubungan di Jakarta, Kamis (4/3).

Denny mengharapkan agar kerjasama antar unsur dari subsektor terkait dalam RTD  yang diselenggarakan Badan Litbang ini dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan rancangan standarisasi tersebut.  “Standarisasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh Litbang sehingga perlu adanya sinergi dengan berbagai pihak untuk dapat memberikan masukan penting bagi penyusunan standarisasi”, tambahnya. Denny juga menyatakan bahwa  rancangan standardisasi yang dibahas dalam RTD ini selanjutnya dapat diusulkan sebagai Standar Nasional Indonesia atau ditetapkan sebagai suatu ketetapan yang mempunyai dasar hukum sehingga dapat dijadikan pedoman.

Melalui kerja sama awal yang sudah mulai terbentuk dalam acara RTD ini, sudah  banyak masukan, kritikan, dan ide dari para peserta diskusi.  Di antaranya, masukan untuk mengadopsi standar dari negara lain yang kemudian disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Hal ini merupakan hal yang penting untuk mempertimbangkan penghematan biaya, pungkas Denny.

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Perhubungan Laut telah merancang 10 rancangan standarisasi transportasi laut tahun 2009, diantaranya adalah standar dermaga kapal, standar kompetensi SDM kepelautan, Standar Sarana dan Prasarana Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), dll.

Acara RTD ini dihadiri oleh Tar Hanafiah wakil dari Badan Standarisasi Nasional (BSN); Indra Priyatna dan Sahatua, wakil dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;  Djonggung Sitorus, wakil dari Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai; Bambang, wakil dari Direktorat Kenavigasian; dan Haribudiarto, wakil dari Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan. Juga dihadiri oleh wakil dari BUMN perhubungan serta pemerhati transportasi.  (RY)