YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam pemanfaatan kapal perintis dan kapal tol laut yang singgah di wilayahnya untuk mengangkut muatan hasil komoditi daerahnya secara optimal. Karena itu Pemda mengambil peran penting terutama support untuk muatan balik tol laut, yang diharapkan berasal dari daerahnya.
“Tantangan kita adalah bagaimana mengkaloborasikan teman-teman Pemda, bagaimana pengawasan pengoperasiannya dan termasuk muatan baliknya itu disupport oleh Pemda. Karena pemerintah pusat dalam ini menyiapkan kebijakan globalnya. Tetapi implementasinya, daerah harus benar-benar berinisiatif,” demikian disampaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko usai penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Angkutan Perintis dan Tol Laut Tahun Anggaran 2019 di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Sabtu (23/3).
Wisnu mengatakan dibutuhkan keaktifan dan kreativitas Pemda dalam mengoptimalkan muatan kapal tol laut.
“Contoh sederhana begini, kita sudah sediakan kapal ternak ada 6 unit. Tapi yang operasi baru di NTT. Seharusnya tidak hanya di NTT. Sapi bisa diternakkan di Papua, di Ambon. Nah ini tinggal bagaimana kreativias dari pemerintah daerah sudah punya kapal dapat menghasilkan sapi. Belum lagi kalau kita punya kopra, punya cengkeh. Bagaimana cengkeh itu berkumpul di suatu pelabuhan dapat diangkut (kapal tol laut). Sehingga muatan baliknya ada dari waktu-waktu. Tapi saat ini sudah berjalan cukup bagus, kalau dampaknya dirasa kurang, kita harus tingkatkan lagi,” jelas Wisnu.
Untuk pengiriman barang via kapal tol laut, Wisnu mengungkapkan bahwa progresnya dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Jumlah kargo itu dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan. Namun, tetap saja hal itu tidak dapat mengimbangi kebutuhan orang yang makin lama makin banyak.
“Kita maju ke depan berjalan tetapi kebutuhan bergerak berlari. Begitu kita berlari mungkin dia sudah lebih cepat lagi. Ya seperti itu. Karena memang kan kebutuhan manusia makin banyak. Jadi kemampuan pemerintah untuk memastikan logistiknya jalan harus semakin lama semakin bagus. Itu tantangannya,” katanya.
Untuk kenaikan pengiriman barang via tol laut, Wisnu mengatakan peningkatannya cukup bagus. Menurutnya di tahun 2016-2017 meningkatnya cukup tajam. Kemudian untuk tahun 2017-2018 naiknya kurang lebih hampir sekitar 30%.
“Setelah rapat koordinasi ini, kedepan harusnya makin lama makin bagus. Diiringi dengan penggunaan teknologi informasi untuk konsolidasi kargo. Sehingga tiap tahun muatannya dapat terus meningkat,” pungkasnya.
Sebagai informasi kegiatan Rakornas Perintis dan Tol Laut TA. 2019 yang dilaksanakan dari tanggal 21 s.d 23 Maret 2019 ini mengangkat tema “Penerapan Ship Management pada Kapal Milik Negara untuk Menjaga Pelayanan Publik Angkutan Penumpang dan Barang (Angkutan Perintis dan Tol Laut) di Indonesia”.
Adapun peserta Rakornas berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, UPT Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, perusahaan BUMN, asosiasi, operator kapal, akademisi dan stakeholder terkait. Kegiatan ini ditutup oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Wihana Kirana Jaya. (HH/RDL/CA/HA).