Menhub lebih lanjut menjelaskan bahwa dirinya dipanggil secara khusus oleh Presiden Yudhoyono pada Sabtu (1/12) sejak pukul 21.30-24.00 WIB untuk menjelaskan secara khusus tentang Pelarangan Terbang UE. Menhub memaparkan bahwa Departemen Perhubungan telah menyusun berbagai opsi yang sedang disiapkan sebagai sebuah sikap terhadap berlanjutnya pelarangan terbang maskapai Indonesia ke UE sejak 6 Juli hingga awal tahun depan."Prioritasnya, kami ingin minimal tiga maskapai yang diajukan sebagai percepatan perbaikan, segera dicabut status pelarangannya atau minimal, Garuda saja," kata Jusman Safii Djamal.

"Indonesia akan terus melakukan perbaikan dan melakukan dialog dengan Uni Eropa namun bila itu semua belum membuahkan hasil, maka kami akan hentikan pembicaraan agreement secara horizontal terkait dengan kebijakan open-sky bersama UE sebab bagaimanapun juga, 'bilateral agreement' selama ini dengan UE jadi 'pincang',"kata Menhub. Terakhir, kata Jusman, dirinya juga ingin melakukan standar pembanding sistem keamanan dan keselamatan dari penerbangan asing yang beroperasi diIndonesia.

"Di CASR (civil aviation safety regulation) hal itu bisa. Yakni, kita bisa 'rampcheck' maskapai asing. Kita ingin tahu apa sih bedanya Garuda dengan mereka. Jika Garuda lebih baik, mengapa masih dilarang," kata Menhub. Oleh karena itu, kata Jusman, Presiden secara sengaja menunda kunjungan kenegaraan ke UE pada awal 2008.
"Meski Garuda saat ke UE membawa misi kepresidenan tetap dijinkan, namun Presiden Yudhoyono tetap ingin naik Garuda yang bebas dari pelarangan," kata Menhub.(BSE, BU)