Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2007, Wendy mengungkapkan bahwa alokasi anggaran Departemen Perhubungan tahun 2007 sebesar Rp.10,46 triliun, sedangkan anggaran yang diusulkan Dephub pada tahun 2007 sebesar Rp.16,28 triliun. Oleh karena itu Dephub mengharapkan dukungan Anggota Dewan untuk mendapatkan tambahan alokasi anggaran pembangunan dalam APBN-P tahun 2007. “Kami menyadari keterbatasan Anggaran Pemerintah dan waktu penyelesaian kegiatan sehingga kami hanya mengusulkan anggaran belanja tambahan sebesar Rp. 1,127 triliun yang terdiri dari Rp.1,03 triliun dengan sumber dana reguler dan Rp. 89,9 miliar dengan sumber dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), yang akan dipergunakan untuk program-program yang mendesak dengan prioritas tinggi yang harus segera diselesaikan, dan dapat segera dioperasikan untuk melayani masyarakat, serta dapat diselesaikan dalam tahun anggaran 2007” ungkap Wendy.

Kegiatan-kegiatan pokok yang memerlukan APBN-P tersebut antara lain:

  1. Pembangunan jalan KA baru lintas Sidoarjo-Gunung Gangsir di Jawa Timur (Rp. 100 M) untuk pekerjaan land clearring;
  2. Pembangunan bandara baru Kualanamu di Sumut (Rp. 200 M) untuk pekerjaan penyiapan lahan dan pekerjaan sisi udara;
  3. Pembangunan fasilitas Bandara Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan (Rp. 100 M) untuk pekerjaan sisi udara tahap I;
  4. Penyelesaian pembayaran program Kedaruratan pasca gempa dan tsunami di NAD dan Sumatera Utara (Rp. 11,81 M) untuk penyelesaian pembayaran bantuan transportasi pasca tsunami;
  5. Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi darat, laut dan udara (Rp. 184,51 M) untuk pengadaan SBNP dan peralatan navigasi penerbangan;
  6. Rehabilitasi prasarana transportasi (Rp. 8 M) untuk pekerjaan rehab dermaga penyeberangan;
  7. Lanjutan pembangunan prasarana transportasi di wilayah terpencil dan daerah perbatasan (Rp. 51,7 M) untuk pengadaan SBNP, pelabuhan perintis dan bandara perintis;
  8. Lanjutan pembangunan sarana keperintisan (Rp. 16,8 M) untuk pengadaan kapal penyeberangan perintis dan kapal laut perintis;
  9. Pembangunan fasilitas pendidikan dan latihan (Rp. 88,18 M);
  10. Pengadaan peralatan SAR (Rp. 159,72 M).

Sementara itu untuk sasaran pembangunan perhubungan tahun 2008 akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan prioritas Departemen Perhubungan antara lain :

  1. Pembangunan atau peningkatan fasilitas keselamatan transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara (sesuai “Roadmap to Safety” yang telah disusun Dephub) termasuk sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan transportasi;
  2. Pembangunan atau rehabilitasi prasarana dan sarana perkeretaapian untuk mengurangi backlog pemeliharaan prasarana dan sarana perkeretaapian;
  3. Pembangunan sarana keperintisan (bus, kapal laut dan kapal penyeberangan) terutama untuk Kawasan Timur Indonesia dan daerah tertinggal lainnya;
  4. Pembangunan bandara di daerah rawan bencana alam dan perbatasan agar mampu didarati pesawat udara jenis Hercules;
  5. Pembangunan fasilitas Communication, Navigation dan Surveilliance udara, terutama untuk bandara perintis dan daerah “blank spots”;
  6. Pembangunan fasilitas navigasi laut, pembangunan dan rehabilitasi kapal patroli dan kapal navigasi untuk meningkatkan pelayanan keselamatan dan keamanan di laut;
  7. Pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.

Wendy juga mengungkapkan bahwa dengan mengacu kepada sasaran pembangunan perhubungan tersebut, maka perencanaan pembangunan perhubungan di tahun 2008 akan diarahkan pada 3 (tiga) fokus utama yaitu :

  1. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimal untuk Keselamatan dan Aksesabilitas (sesuai “Roadmap to Safety” yang telah dipresentasikan);
  2. Dukungan terhadap Peningkatan Daya Saing Sektor Riil; 
  3. Peningkatan Investasi Proyek Infrastruktur yang dilakukan oleh Swasta dan Pemerintah Daerah melalui berbagai skim kerjasama yang produktif.

Perencanaan pembangunan perhubungan tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembangunan bidang perhubungan sampai dengan tahun 2009 yaitu, Pro Growth (Peningkatan Pertumbuhan), Pro Job (Peningkatan Lapangan Kerja) dan Pro Poor (Mengurangi Kemiskinan) (BU).

Garis besar program-program strategis dan cukup besar Departemen Perhubungan tahun anggaran 2008, diantaranya sebagai berikut :

  1. Subsektor Perkeretaapian :
    a. Rehabilitasi dan peningkatan jalan KA Lintas utama Jawa dan Sumatera (Rp. 967, 3 M)
    b. Pembangunan jalur ganda Serpong-Rangkas Bitung (Rp.173,9 M)
    c. Pembangunan jalur ganda Tegal – Pekalongan (Rp.273,5 M)
    d. Pembangunan Double-double Track Manggarai – Cikarang (Rp. 550 M)
    e. Pembangunan jalur ganda Cirebon – Kroya (Rp. 204 M)
    f.  Pembangunan jalan KA NAD antara Matang Gelumpang 2 – Peudada (Rp. 18,2 M)
    g. Pengadaan KRL baru – KFW (Rp. 155,5 M)
  2. Subsektor Perhubungan Udara :
    a. Pembangunan Bandara Kualanamu – Medan (Rp. 930,4 M)
    b. Pengembangan Bandara Hasanuddin – Makassar (Rp. 491 M)
    c. Pembangunan Bandara Lombok Baru (dibiayai oleh AP.I dan APBD Propinsi NTB)
    d. Pengadaan dan pemasangan radar surveilance penerbangan (Rp. 150 M)
    e. Pengadaan dan pemasangan navigasi udara (Rp. 160,7 M)
    f. Pembangunan/pengembangan bandara di daerah perbatasan, terpencil dan rawan bencana (Rp. 202,4 M)
    g. Pengembangan bandara di Ibu kota Propinsi, Ibu kota Kabupaten dan daerah pemekaran (Rp. 402,5 M)
    h. Subsidi angkutan udara perintis (Rp. 151 M)
  3. Subsektor Perhubungan Laut :     
    a. Pembangunan SBNP di perbatasan dan pulau terluar (Rp. 152,7 M)
    b. Pembangunan kapal perintis (Rp. 46,8 M)
    c. Subsidi pelayaran perintis (Rp.213 M)
    d. Pembangunan kapal penumpang type 2000 (Rp.338 M)
    e. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan perintis (Rp.339 M)
  4. Subsektor Perhubungan Darat :     
    a. Pengadaan dan pemasangan prasarana keselamatan LLAJ (Rp.423,7 M)
    b. Pembangunan prasarana ASDP (Rp.628,1 M)
    c. Pembangunan sarana ASDP (Rp. 303.9 M)
    d. Subsidi keperintisan LLAJ dan ASDP (Rp.161,3 M)
  5. Badan Diklat Perhubungan :   
    a. Maritime Education and Training Improvement (Rp.212 M)
    b. Pembangunan Rating School di Sorong, Pangkalan Brandan, Ambon (Rp.200 M)
  6. Badan SAR Nasional :     
    a. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang SAR (Rp.462,9 M)