(Manokwari, 05/02/2012) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada tahun 2012 ini mengalokasikan subsidi operasional untuk kapal penyebrangan sekitar Rp 140 miliar. Sementara itu untuk pembangunan 5 buah kapal disiapkan anggaran sebesar Rp 150 miliar.

Dana sebesar itu digunakan untuk mensubsidi 52 kapal-kapal penyebrangan di 112 lintasan di seluruh Indonesia.

Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso disela-sela penyerahan dan pengoperasian KMN Napan Wainami dan KM Sabuk Nusantara 32 di Pelabuhan Manokwari, Senin (6/2) menjelaskan, alokasi anggaran perintis tahun 2012 sebesar Rp 140 miliar ini lebih besar dibandingkan subsidi tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 120 miliar.

Hal ini dikarenakan jumlah kapal perintis penyeberangan meningkat. Maupun lintasannya dan daerah-daerah  yang di singgahi juga bertambah. "Karena kapal dan lintasan yang disubdisi bertambah, tentunya alokasi subsidi juga harus di tambah," kata Suroyo.

Khusus untuk Papua dan Papua Barat, subsidi yang diberikan sekitar Rp 22,6 miliar, terdiri dari alokasi untuk Papua Barat sebesar Rp 8,5 miliar dan wilayah Papua (Biak dan Merauke) sebesar Rp 14,1 miliar.

Lintasan perintis di Papua dan Papua Barat yang mendapat subsidi antara lain untuk lintas Sorong-Kabarai, Sorong-Linmalas, Linmalas-Waigama, Sorong-Folley, Folley-Harapan Jaya, Sorong-Teminabuan, Teminabuan-Inawatann, Sorong-Saosofor, Sorong-Wejim, Wejim-Kofiau, Sorong-Patani, Patani-Weda, Sorong-Wasai dan Papua untuk Biak-Serui, Serui-Waren, dan Waren-Nabire. Merauke-Kimam, Kimam-Bade, Bade-Gententiri, Gententiri-Tanah Merah, Bade-Moor, Moor-Kepi, Merauke-Atsy, Atsy-Agats, Agats-Pomako dan Agats-Sawaerma serta antar Papua-Papua Barat untuk Biak-Manokwari, Manokwari-Numfor, Manokwari-Wasior dan Wasior-Nabire.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan. mengatakan, untuk melayani pulau-pulau terpencil dan pulau terluar untuk sementara dilayani oleh perintis karena sifatnya pelayanan. "Kapal perintis yang buka jalan ke pulau-pulau itu, setelah berkembang silahkan swasta masuk dan melayani sedangkan pemerintah membuka perintis yang lain," kata Menhub.

Karena masih dilayari oleh kapal-kapal perintis itulah, maka pemerintah mengalokasikan subsidi. "Dengan demikian kebutuhan transportasi masyarakat di pulau-pulau terpencil maupun pulau terluar dapat terlayani," kata Menhub.

Untuk mempersingkat waktu berlayar kapal perintis, Menhub  mengusahakan menambah kapal penyebrangan di wilayah Papua, dimana kapal tersebut nantinya akan ditempatkan di tengah pulau papua, sehingga bisa melayani ke Manokwari maupun ke Nabire. Dengan demikian masyarakat tidak terlalu lama menunggu kedatangan kapal. (PR)