Perizinan

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan - Senin, 17 Juli 2017

Unit Kerja Eselon 1Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Unit Kerja Eselon 2Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Perizinan / Non Perizinan

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)

Waktu Proses5 (Lima) Hari kerja
Masa BerlakuBelum ada
SOPAda
Persyaratan
  1. Persyaratan Administrasi :
    1. Memiliki akta pendirian perusahaan
    2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    3. Fotocopy identitas penanggung jawab perusahaan
    4. Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang
    5. Memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan, nautika (minimal ANT III) dan/atau teknika (minimal ATT III) pelayaran niaga yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
    6. Khusus untukusaha patungan (joint venture), komposisi saham minimal 51 % dikuasai badan usaha nasional
    7. Surat pernyataan pakta integritas dari perusahaan untuk tidak memberikan gratifikasi kepada PNS (bermaterai) dan
    8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari perusahaan atas kebenaran seluruh dokumen yang disampaikan (bermaterai)
  2. Persyaratan Teknis :
    1. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yg laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
    2. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yg laik laut dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
    3. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yg laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
    4. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).
    5. Khusus untuk join venture (PMA), memiliki 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling kecil 5000 GT dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Biaya (Rp)Rp 2.000.000,00
Keterangan
  1. Sudah dilimpahkan ke BKPM
  2. Dasar hukum :
    1. UU 17 tahun 2008
    2. PP 20 Tahun 2010 jo. PP 22 tahun 2011
    3. PM 93 tahun 2013 jo. PM 74 tahun 2014
    4. PM 3 tahun2015 jo. PM 24 tahun 2016
Pelayanan OnlineAda dan Aktif Digunakan
App/Web URLSimlala Online

Unduh