Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan - Rabu, 30 Agustus 2017
| Unit Kerja Eselon 1 | Direktorat Jenderal Perkeretaapian |
|---|
| Unit Kerja Eselon 2 | Direktorat Prasarana Perkeretaapian |
|---|
| Perizinan / Non Perizinan | Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum |
|---|
| Waktu Proses | 30 (Tiga puluh) Hari kerja |
|---|
| Masa Berlaku | 5 Tahun (Dapat diperpanjang untuk 5 tahun setiap kali perpanjangan) |
|---|
| SOP | Tidak Ada |
|---|
| Persyaratan | - Rancang bangun
yang dibuat berdasarkan perhitungan;
- Gambar teknis;
- Data lapangan;
- Jadwal
pelaksanaan;
- Spesifikasi
teknis;
- Analisis mengenai
dampak lingkungan hidup atau ukl dan upl;
- Metode
pelaksanaan;
- Izin mendirikan
bangunan;
- Izin lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dan telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari
total tanah yang dibutuhkan.
|
|---|
| Biaya (Rp) | Rp 50.000.000,00 |
|---|
| Keterangan | - Izin
pembangunan prasarana perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota telah didelegasikan
kepada Pemerintah Daerah, namun pengesahan spesifikasi teknis tetap oleh Dirjen
Perkeretaapian
- Proses
Perizinan dihitung sejak seluruh persyaratan telah terpenuhi dan dinyatakan
sudah benar
- Penetapan waktu dan persyaratan
tetap sama karena untuk menjamin aspek keselamatan dalam pembangunan prasarana
perkeretaapian umum
- UU 23 /
2007
- PM
66/2013
- PP 15 Tahun 2016, ada dalam PNBP halaman 67
|
|---|
| Pelayanan Online | Tidak Ada |
|---|
| App/Web URL | - |
|---|
