Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum

1. Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
2. Gambar teknis;
3. Data lapangan;
4. Jadwal pelaksanaan;
5. Spesifikasi teknis;
6. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau ukl dan upl;
7. Metode pelaksanaan;
8. Izin mendirikan bangunan;
9. Izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Dan telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.

1. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota telah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, namun pengesahan spesifikasi teknis tetap oleh Dirjen Perkeretaapian
2. Proses Perizinan dihitung sejak seluruh persyaratan telah terpenuhi dan dinyatakan sudah benar
3. Penetapan waktu dan persyaratan tetap sama karena untuk menjamin aspek keselamatan dalam pembangunan prasarana perkeretaapian umum
4. UU 23 / 2007
5. PM 66/2013
6. PP 15 Tahun 2016, ada dalam PNBP halaman 67