Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raha

Layanan


LAYANAN PERIZINAN

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan;
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.61 Tahun 2009 Tentang kepelabuhanan

PROSEDUR PERIZINAN KEGIATAN DI PELABUHAN

FLOW CHART :

LAYANAN NON PERIZINAN

Dasar Hukum:

  1. SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) 1974;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan;
  5. KM No.65 Tahun 2009 Tentang Standart Kapal Non Konvensi (NCVS).
  6. Peraturan Dirjen Hubla Nomor HK.103/2/19/DJPL-16 tentang pelaksanaan penyelenggaraan kelaiklautan kapal;