Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok

Sejarah


Keberadaan KPLP di Indonesia memiliki landasan hukum, yakni Peraturan Pelayaran (Scheepvaart Reglement) LN. 1882 No. 115 junto LN. 1911 No.399 (kepolisian di laut). UU Pelayaran (Scheepvaart Ordonantie) 1936 (Stb. 1936 No. 700), Peraturan Pelayaran 1936 pasal 4, dan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 pasal 13.

Tahun 1942

Sebelum Perang Dunia II Organisasi KPLP diatur dalam Dienst van Scheepvaart (Dinas Pelayaran) dan Gouvernment Marine S (Armada Pemerintah).

Tahun 1942 s.d 1949

Setelah Perang Dunia ke Dua, ada dua organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya,

Pertama :

Tahun 1945, Jawatan Urusan Laut RI di Yogya, Tahun 1947, menjadi Jawatan Pelayaran RI.

Kedua :

Tahun 1947, Dienst Van Scheepvaart Hindia Belanda yang kemudian ditingkatkan menjadi Departemen Van Scheepvaart, yang tadinya tugas dan fungsi pada butir 3 dilaksanakan oleh kapalkapal Government Marine, selanjutnya oleh Zee en Kustbewaking Dienst dengan kapal-kapal dari Departemen Van Scheepvaart dan Departemen Van Marine.

Tahun 1950

Setelah pengakuan kedaulatan tgl. 27 Desember 1949 berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum No. 3 Tgl. 9 juni 1950, kedua organisasi tadi disatukan menjadi satu departemen yaitu Departemen Pelayaran dibawah Kementerian Perhubungan, Tenaga, Pekerjaan Umum. Zee en Kustbewaking menjadi DINAS PENJAGA LAUT DAN PANTAI (DPLP). Diserahkan kepada Angkatan Laut dalam keadaan Darurat Perang (Perjuangan Fisik) berdasarkan

Keppres No. 39 tanggal 31 Januari 1950, Penjaga Laut dan Pantai diserahkan kepada Angkatan Laut RI.

Tahun 1952

Pada medio 1952 diserahkan kembali kepada Jawatan Pelayaran yang diawali dengan penyerahan Dinas Patroli di Tanjung Uban, P. Bintan, Riau Kepulauan. Dasar Pertimbangannya sehubungan dengan peng-khususan tugas ABK dibidang pertahanan.

Tahun 1964

PLP (Penjaga Laut dan Pantai) menjadi bagian Operasi Polisionil di Laut (OPDIL) dibawah Direktorat Operasi Kementerian Perhubungan Laut.

Tahun 1965

Berubah lagi menjadi Asisten Operasi Khusus Angkutan Pemerintah berdasarkan SK. Menhubla No. Kab.4/9/16 tanggal 6 Mei 1965.

Tahun 1966

Berdasarkan SK. Menhub No.M.14/3/14 Phb tanggal 20 Juni 1966 menjadi Biro Keselamatan Pelayaran (BKP)dengan tugas menyelenggarakan Kepolisian Khusus di Laut dan SAR. Berdasarkan SK. Menteri Maritim: No. Kab.4/3/14 tanggal 13 Desember 1966 BKP digabung kedalam Komando Satuan Operasi (KASOTOP)yang kemudian menjadi Direktorat Pelayaran dengan tetap menyelenggarakan tugas-tugas Kepolisian Khusus di perairan/SAR.

Tahun 1968

Dengan bergantinya Departemen Maritim menjadi Departemen Perhubungan, berdasarkan SK. Menhub No. M.14/9/7 Phb tanggal 24 Agustus 1968, Tugas-tugas Khusus SAR dimasukkan ke dalam Direktorat Navigasi, dan oleh Menhub diubah kembali namanya menjadi Dinas Penjaga Laut dan

Pantai (DPLP) dengan tugas menyelenggarakan Kepolisian Khusus di Laut dan Keamanan Khusus Pelabuhan.

Tahun 1970

Berdasarkan SK Dirjen Hubla No.Kab.4/3/4 tanggal 11 April 1970 DPLP menjadi KOPLP (Komando Operasi Penjaga Laut dan Pantai).

Tahun 1973

Berdasarkan SK Menhub No.KM.14/U/plib-73 tanggal 30 Januari 1973 KOPLP menjadi KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) setingkat Direktorat.

Tahun 1988,

Agar lebih efektif dalam menjalankan tugas penegakan hukum dibentuklah Armada Penjagaan Laut dan Pantai sebagaimana dalam KM 18 tahun 1988.

Tahun 2001

Organisasi induk KPLP berubah menjadi Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan (DIT GAMAT) sesuai KM 24 Tahun 2001.

Tahun 2002

Armada PLP berubah nama menjadi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai

Tahun 2005

Organisasi induk berubah kembali menjadi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

(KPLP).

Tahun 2008

sebagaimana Undang-undang RI no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, organisasi KPLP menjadi cikal bakal berdirinya Sea and Coast Guard