Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda

Profil


1. Latar Belakang :

Latar belakang Pelabuhan Marunda adalah Pelabuhan Khusus yang diperuntukkan untuk Pelabuhan Pusat Perkayuan sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.5/AL.003/PHB-90 tanggal 10 April 1990 kemudian terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1990 tentang Pembubaran PT. (Persero) Pusat Perkayuan Marunda dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan tersebut ke dalam modal saham PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara.

Kemudian tanggal 30 Agustus 1996 berdasarkan surat permohonan PT. (P) Kawasan Berikat Nusantara Nomor 377/Dirut/08/1996 mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemutihan Ijin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Kawasan Berikat Nusantara dalam rangka menunjang kegiatan usaha di dalam wilayah usaha Kawasan Berikat Nusantara Marunda, untuk itu diperlukan fasilitas Pelabuhan Khusus yaitu fasilitas tambat / sandar kapal / tongkang. Kemudian Kantor Wilayah IX Departemen Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan rekomendasi Nomor :B.324/AL.104/KW.IX/1996 tanggal 16 Agustus 1996, dan dasar rekomendasi dariKantor Wilayah IX Departemen Perhubungan tersebut terbitlah Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B.XXV-1742/PP.72 tentang Pemberian Ijin kepada PT. (P) Kawasan Berikat Nusantara untuk pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Khusus Kawasan Berikat Nusantara Marunda di Clincing Provinsi DKI Jakarta.

Sejak ditetapkan Tahun 1990 Pelabuhan Marunda menjadi Pelabuhan pusat perkayuan, pada saat itulah ditempatkan Petugas Syahbandar yang langsung di bawah Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok. Dan tidak lama kemudian Kantor Wilayah IX Departemen Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa untuk menetapkan para personil pegawai tetap yang memberikan pelayanan terhadap aktivitas di Pelabuhan Marunda dan timbullah nama Pos Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung sebagai pembina operasional, namun secara administrasi di bawah Kantor Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa.

Sejalan dengan semakin meningkatnya aktifitas operasional Pelabuhan Marunda khususnya kegiatan untuk kepentingan umum, yang kemudian pihak PT. (P) Kawasan Berikat Nusantara bersama-sama dengan para investor mengajukan perubahan status Pelabuhan Khusus Marunda.

Direksi PT. (P) Pelabuhan Indonesia II membuat surat Nomor : HK 566/9/1/PI.II - 98, dengan pertimbangan maka dibentuklah tim gabungan antara pengelola/perusahaan Pelabuhan Marunda yaitu PT. (P) Kawasan Berikat Nusantara dengan pihak Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bersama-sama tim dari Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Sesuai ketentuan yang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 27 Tahun 1998 bahwa hal perubahan status dari Pelabuhan Khusus menjadi Pelabuhan untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan sehingga hasil tim di lapangan dengan penyajian studi di lapangan, maka pihak Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan rekomendasi persetujuan teknis untuk perubahan status Pelabuhan Marunda dapat melakukan kegiatan untuk kepentingan umum. Dengan melampirkan Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. (P) Kawasan Berikat Nusantara dengan PT. (P) Pelabuhan Indonesia II Cabang Sunda Kelapa.

Dasar itulah Menteri Perhubungan mengeluarkan surat keputusan dan memperbaharui ijin operasional dengan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 186 Tahun 2000 tanggal 03 Mei 2000 tentang Penggunaan Sementara Pelabuhan Khusus PT. (P) Kawasan Berikat Nusantara di Marunda Cilincing Kotamadya Jakarta Utara DKI Jakarta Untuk Kepentingan Umum.

Sejak ditetapkan Pelabuhan Marunda menjadi Pelabuhan pusat perkayuan pada saat itulah beberapa instansi terkait ditempatkan di Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda dan Kawasan Berikat Nusantara sekitarnya, salah satunya instansi sektor Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut langsung di bawah Kantor Wilayah, sedangkan secara Administrasi para Pegawai Negeri Sipil yang berada di Pos Kerja pembinaan dan bertanggung jawab kepada Kantor Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa, yang mana sebenarnya bahwa Pos Kerja tidakdi bawah Kantor Wilayah melainkan harus menjadi Pos Kerja/Wilayah Kerja Kantor Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa.

Dengan terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor : 22 Tahun 2002, maka beberapa Kantor Wilayah termasuk di antaranya Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terlikuidasi ke Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perhubungan sejalan dengan pengalihan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan bulan Maret 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 47-31.00/00501/KEP/RV/12 tentang Pengalihan Jenis Kepegawaian Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap 86 (delapan puluh enam) orang Pegawai Negeri Pemerintah Pusat Departemen Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di 5 (lima) Pos Kerja yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, berhubung status Kepegawaian ke 86 (delapan puluh enam) orang yang dialihkan menjadi Pegawai Pemda DKI Jakarta dan status penggajian terhitung mulai bulan April 2002 sudah dialihkan ke Bendahara Dinas Perhubungan Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian ke 5 (lima) Kepala Pos yang dalihkan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Departemen Perhubungan menyurati Pemerintah Provinsi Jakarta dan Badan Kepegawaian Negara tentang peninjauan pembatalan pengalihan status ke 86 (delapan puluh enam) orang menjadi pegawai Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bahwa terhitung sejak April sampai dengan Juni 2002 ke 86 (delapan puluh enam) pegawai tersebut menolak menjadi pegawai Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan itulah tidak mau mengambil gaji yang sudah disediakan di Bank Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Dengan perjuangan yang sangat alot kemudian tanggal 12 Juni 2002 Kepala Kantor Regional-V Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat ke Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan sekaligus menerbitkan Surat Keputusan pembatalan pengalihan status pegawai ke 86 (delapan puluh enam) orang.

Kemudian Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 62 Tahun 2002 tanggal02 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan, di mana ke 5 (lima) Pos Kerja berubah status menjadi Kantor Administrator Pelabuhan Kelas Vdan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 17 Tahun 2003 tanggal 14 Juni 2003 diangkat dan ditunjuk menjadi Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Marunda dengan Jabatan Struktural Eselon IV dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2002 tanggal 22 Agustus 2002

Dan kemudian saat ini status Kantor Administrator Pelabuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan, Kantor Administrator Pelabuhan Kelas V Marunda berubah menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda.sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 135 Tahun 2015,

2. Visi dan Misi :

    Visi :

    Terwujudnya pelayanan transportasi laut dan penyelenggaraan kepelabuhanan di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Marunda yang aman, nyaman dan selamat

    Misi :

a. Meningkatkan Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Marunda;

b. Meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan kapal dan lalu lintas angkutan laut pada DLKP dan DLKR Pelabuhan Marunda;

c. Menciptakan Disiplin Pegawai melalui Sistem Evaluasi dan Pengawasan secara berjenjang dilingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Marunda;

d. Menciptakan sistem pelayanan terpadu dan transparan yang bebas dari praktek KKN;

e. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait;

f. Mendorong terpenuhinya fasilitas pelabuhan dan fasilitas keselamatan pelayaran;

3. Tugas dan Fungsi

Tugas :

Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial

Fungsi :

a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hokum kapal;

b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;

c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hokum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;

e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hokum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;

f. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tariff untuk ditetapkan Menteri;

g. Pelaksaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;

h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan, dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;

i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;

j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan

k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

4. Profil Pejabat :

    a. Nama Lengkap : YUSERIZAL, S.SiT, M.MTr

    b. NIP : 19771130 200212 1 001

    c. Pangkat/ Gol. : Penata Tk.I (III/d)

    d. Tempat Tgl Lahir : Lhok Pange, 30 Nopember 1977

    e. Agama : Islam

    f. Alamat : Mediterania Regency Cikunir Blok A No.131 Jaka Mulya, Bekasi Selatan,

    Bekasi, Jawa Barat

    g. Riwayat Pendidikan :

    1) SDN KD Linteung Tahun 1990

    2) SMPN KD Linteung Tahun 1993

    3) SMAN Jeuram Tahun 1996

    4) D-4 PIP Semarang Tahun 2002

    5) S-1 STIP Jakarta Tahun 2006

    6) S-2 STMT Trisakti Jakarta Tahun 2010

    h. Riwayat Pekerjaan/ Jabatan :

    1) Staf Subdit Sarana , Dit. Gamat Tahun 2002

    2) Pelaksana Subdit Sarana , Dit. KPLP Tahun 2004

    3) Kepala Kantor Adpel Kelas V Muara Sabak Tahun 2009

    4) Kepala Kantor KSOP Kelas V Muara Sabak Tahun 2012

    5) Kepala Kantor UPP Kelas III Brondong Tahun2013

    6) Kepala Kantor UPP Kelas III Bojonegara Tahun2015

    7) Kasi Rencana dan Program OP Utama Tanjung Priok Tahun2016

    8) Kasi RencanaKeselamatan Kapal Penumpang dan Kapal Penagkap Ikan Dit. Kapel Tahun2017

    9) Kepala Kantor KSOP Kelas V Marunda Tahun 2018

    5. Wilayah Kerja : Tarunajaya (sesuai PM. 135 Tahun 2015) sedangkan berdasarkan PM. 76 Tahun 2018 (belum dikukuhkan) Wilayah Kerja menjadi :

    a. Tarumajaya

    b. Marunda Center

    c. Muara Tawar

    d. Tarumanegara