Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado

Profil


    I.PROFIL UPT

    oLatar Belakang

    Pelabuhan Manado dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda dan ditetapkan sebagai pelabuhan dan batas-batasnya pada tahun 1917 dengan Stb.1917 Nomor 4654, dimana fasilitasnya yang ada baru berupa kolam pelabuhan yang terdiri dari muara sungai Tondano dan daratan disekitarnya. Pada tahun 1922 status pelabuhan Manado ditetapkan sebagai Pelabuhan Umum yang diusahakan dengan Stb,1922 Nomor 417.

    Dengan berkembangnya perdagangan pada waktu itu, maka untuk melayani kepentingan pemerintah dan untuk melancarkan perdagangan kopra dan hasil-hasil pertanian/perkebunan dari Sulawesi Utara kedaerah lainnya dalam pelayaran kapal-kapal milik Belanda, maka pada tahun 1935 Pemerintah Hindia Belanda membangun dermaga gudang serta fasilitas lainnya yang cukup memadai. Pada saat itu di Pelabuhan manado banyak kapal-kapal milik Belanda yang memasuki Pelabuhan Manado, menjadikan perdagangan semakin berkembang dan Pelabuhan Manado adalah merupakan pintu gerbang perekonomian di Sulawesi Utara. Kondisi seperti ini berlangsung sampai dengan tahun 1967.

    Kemudian sejak tahun 1967 karena kondisi geografis kurang mendukung serta beban kerja Pelabuhan Manado sudah sangat maksimal, maka kegiatan kapal-kapal yang berukuran diatas 500 ton dipindahkan di Pelabuhan Bitung yang dibangun sejak tahun 1953 oleh Pemerintah Indonesia dengan harapan pada waktu itu agar semua kegiatan kapal berangsur-angsur dipindahkan ke Pelabuhan Bitung dan pada akhirnya Pelabuhan Manado akan ditutup. Dibangunnya Pelabuhan Bitung pada tahun 1953 karena Pelabuhan Manado yang terletak dimuara sungai Tondano dimana pengendapan pasir dan lumpur yang terjadi cukup tinggi sehingga pada saat itu di Pelabuhan Manado disiapkan kapal keruk sebanyak 2 unit yang beroperasi tiga bulan sekali melaksanakan pengerukan. Untuk mengatasi hal ini maka pada tahun 1950 Pemerintah mengalihkan kali Tondano ke kali Jengki. Namun kegiatan ini tidaklah maksimal untuk mencegah tingkat sedimentasi yang cukup tinggi yang dialami Pelabuhan Manado.

    Namun demikian kenyataan berbicara lain, bahwa keberadaan Pelabuhan Manado masih dibutuhkan sehingga pemerintah dalam upaya mempertahankan Pelabuhan Manado mengadakan program pengerukan pada tahun 1973, tahun 1985 dan pada tahun 1990, kegiatan pengerukan inilagi pada bulan Pebruari 2000 dan tahun 2003 serta terakhir pada tahun 2008 diadakan pengerukan kembali. Hal ini disebabkan karena ternyata eksistensi Pelabuhan Manado masih sangat dibutuhkan bahkan untuk masa yang akan dating karena kapal-kapal berukuran dibawah GT.500 dari kepulauan Sangihe Talaud, Maluku dan Sulawesi Tengah memandang lebih efisien dan ekonomis memasuki Pelabuhan Manado, dimana hal ini terlihat jelas pada arus kapal, arus barang dan penumpang yang tetap eksis dan meningkat memasuki Pelabuhan Manado hingga saat ini.

    Pada tahun 2002 sejalan dengan perkembangan kegiatan yang cukup pesat melalui Keputusan Menteri No,62 Tahun 2002 kemudian diubah dengan KM.17 Tahun 2004 dan dengan KM.9 Tahun 2008 status Pelabuhan Manado ditingkatkan menjadi Kantor Administrator Pelabuhan Klas III yang kemudian pada tahun 2012 dirubah menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 tahun 2012.