Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo

Sejarah


Kantor Adminstrator Pelabuhan Gorontalo, sebelumnya bernama Kantor Kesyahbandaran Gorontalo. yang didirikan pada masa pendudukan pemerintah hindia belanda, sebagai penjajah pada waktu itu Syahbandar di sebut juga “ Harbour Master “ dan setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kata Harbour Master di ubah menjadi Syahbandar yang dalam bahasa sanksekerta persis yang artinya Raja Bandar ( Penguasa Pelabuhan ) dan kemudian di artikan ke dalam bahasa indonesia kepala atau Pimpinan Pelabuhan.

Dengan adanya Peraturan Perundang-undangan, Kantor Kesyahbandaran Gorontalo, pernah mengalami kemerosotan setelah di keluarkannya peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1964 yang di lebur menjadi “ Penguasa Pelabuhan “ di bawah seorang komandan, sedangkan tugas syahbandar hanya merupakan satu bagian Eselon dari petugas/penguasa Pelabuhan yang menjadi Perum Pelabuhan.

Aturan yang di jalankan tidak di jiwai dan menjiwai perundang-undangan pada masa itu dan peraturan yang seharusnya di laksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran, dan jelas menurunkan citra Syahbandar, maka penguasa pelabuhan dalam praktiknya di bidang Maritim, tidak lagi berjalan sebagaimana yang ditetapkan. Dengan adanya peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1969, Maka hilanglah kekuasaan penguasa pelabuhan dan kembali pada kedudukannya semula yaitu kekuasaan Syahbandar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang dalam tugasnya menyangkut bidang pelayaran,dan sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012.

Kantor Administrator Pelabuhan Kelas IV Gorontalo Kembali berubah Nomenkaltur yaitu menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Gorontalo.