Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan

Sejarah


Keberadaan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan tidak terlepas dari tahap pembangunan dan perkembangan suatu pelabuhan/dermaga dalam hal ini adalah pelabuhan/dermaga Semayang Balikpapan. Sebelum Perang Dunia II Pelabuhan Balikpapan dipergunakan untuk kepentingan perusahaan minyak BPM. Selama Perang Dunia II ( tahun 1942 - 1945 ) Pelabuhan Balikpapan dikuasai Jepang. Oleh pihak Sekutu dibombardir, sehingga instalasi minyak dan dermaga banyak yang rusak dan hancur. Pasca Perang Dunia II ( 1945 - 1949 ) Kota Balikpapan masih dalam keadaan kacau. Dalam rangka mewujudkan situasi yang aman, pelabuhan sebagai pintu gerbang perekonomian untuk mendistribusikan barang kebutuhan masyarakat serta untuk menunjang keamanan supply minyak ke daerah Balikpapan dan sekitarnya, maka pengendalliannya dikuasai oleh militer. Pada tahun 1949 Pelabuhan Balikpapan diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Sejak tahun 1950, Pelabuhan Balikpapan mulai dibenahi kembali termasuk pembangunan dan penambahan dermaga, sarana gudang, dan peralatan pelabuhan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan kebutuhan sehari-hari dan makin meningkatnya pertumbuhan penduduk pada saat itu, maka dipandang perlu untuk membangun sebuah pelabuhan umum yang dapat melayani bongkar muat barang dan penumpang.Pada sekitar tahun 1957 dibangunlah dermaga umum sepanjang 84 meter dan sebuah gudang lini I yang berdekatan dengan pelabuhan minyak pertamina. Pelabuhan Balikpapan saat itu dikelola oleh Jawatan Pelabuhan, setelah keluar Peraturan Pemerintah No. 01 tahun 1969 berubah sistem pengelolaan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) yang dipimpin oleh seorang Administrator Pelabuhan(ADPEL) kelas III. Demikian perubahan perubahan tersebut, dan sampai adanya perubahan nama pada Kantor Administrator Pelabuhan di lokasi pelabuhan yang diusahakan secara komersil didasari PM No. 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Sehingga Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I Balikpapan berubah nama menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan. Untuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kini memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.