Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Sejarah


I. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang dipisahkan oleh lautan, dalam perkembangan dunia maritime yang semakin pesat karena meningkatnya arus perdagangan ekspor dan impor yang menggunakan kapal-kapal maupun lalu lintas kapal-kapal antar pulau yang semakin meningkat. Maka pimpinan Kementerian Perhubungan khususnya pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai gagasan untuk mengusulkan adanya pendirian Institusi baru Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Keselamatan Pelayaran yaitu Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Navigasi.

Berdirinya kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tanggal 26 Agustus 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tanggal 26 Agustus 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.415/U/Phb-75 tanggal 2 September 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.407/U/Phb-76 tanggal 18 Oktober 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Perhubungan. Serta memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dengan Nomor B.250/I/MENPAN/3/78 tanggal 4 Maret 1978. Maka dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46/OT/PHB Tahun 1978 tanggal 8 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, yang memiliki tugas menyelenggarakan pengadaan, penyaluran dan pengujian alat-alat sarana bantu navigasi, alat-alat elektronika dan telekomunikasi pelayaran, alat-alat nautis teknis peralatan kapal serta mempersiapkan kesiagaan kapal-kapal negara dan melaksanakan pemberitaan.

Seiring pesatnya perkembangan Teknologi Keselamatan Pelayaran serta dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna kesiapan dan keterpaduan pengujian dan penilaian alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaranmaka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46/OT/PHB Tahun 1978 tanggal 8 Maret 1978 perlu disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 2002 tanggal 2 Oktober 2002.